Unjuk Rasa, Jokowi Diminta Abaikan Kisruh Pendamping Desa
- U-Report
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak terpengaruh dengan kegaduhan akibat pro dan kontra masalah perekrutan pendamping desa.
"Kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencerminkan asas keadilan dan memberikan peluang," ujar orator aksi, Firman di depan massa demonstran di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 April 2016.
Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) ini mengaku bahwa perekrutan yang dilakukan sudah transparan.
Mereka meminta pro dan kontra soal perekrutan pendamping desa ini tidak sampai menghambat cita-cita besar Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia mulai dari luar ibu kota dengan visi nawacita.
"Kami mendukung tercapainya visi dan misi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam nawa cita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," jelas Firman.
Dia mengaku, seluruh massa yang hadir dalam aksi adalah yang turut dalam perekrutan pendamping desa pada gelombang pertama dan calon pendamping yang akan masuk ke dalam perekrutan gelombang kedua.
Aksi tersebut berlangsung lancar. Walau begitu, aparat Kepolisian tetap berjaga dengan membatasi massa menggunakan kawat.
Hal tersebut aksi yang bertolak belakang dengan demonstrasi massa sebelumnya yang justru mempersoalkan tidak transparannya perekrutan pendamping desa dan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Program Desa BRILiaN 2024 Dukung Pengembangan Ekonomi Desa
Kegiatan pelatihan kepada desa binaan BRI pada tahun 2024 melalui “Kick Off Desa BRILiaN 2024 Batch 3” kembali diselenggarakan oleh BRI. Ini adalah pelatihan yang ketiga
