Nama Kerabat Muncul di Offshor Leak, Ini Reaksi JK
- ANTARA FOTO/Adwit B. Pramono
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penjelasan soal keluarganya yang namanya tercantum dalam daftar Offshore Leak.
Menurutnya, pada awal tahun 2000-an, atau sekitar 2001, atau 2002, saat ekonomi Indonesia sedang mengalami kesulitan, sehingga keluarganya, atau perusahaan mereka mencari dana modal kerja dari luar, karena dalam negeri sedang sulit.
"Wah itu, ya biasa itu. Itu begini, ada dua macam. Itu orang ingin berbisnis, atau upaya mencari dana dari luar masuk ke dalam. Kemudian, ada juga yang keluar kan. Kemudian, ada juga yang ingin mengekspor ke luar negeri, susah pakai bank dalam negeri. Pakai bank luar negeri, perusahaan luar negeri. Itu saja," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa 12 April 2016.
Ia menegaskan, sama sekali tidak ada motivasi khusus. Dia pun sudah menyuruh keluarganya untuk mengecek pajaknya. Ia mengklaim semua pajaknya sudah jelas.
"Ndak (Tidak ada penggelapan pajak). Ndak ada. Tidak semua. Tentu ada juga, tetapi seperti juga ditulis peringatannya oleh internasional jurnalis itu bahwa ini belum tentu semua ini pelanggar hukum. Kan, jelas itu pengertiannya. Ini tidak semua melanggar hukum," kata JK.
Ia menambahkan, pada umumnya saat tahun 2000-an orang memang mencari alternatif, atau upaya akibat kondisi Indonesia yang baru keluar dari krisis.
"Mencari upaya kesempatan di luar, karena waktu itu memakai perusahaan lokal di luar upaya. Waktu itu kan, perusahaan dalam negeri banyak yang di-blacklist, banyak yang tidak bisa memenuhi syarat, karena ada masalah. Karena itu, pakai dari luar. Jadi, justru penyelamatan setelah krisis," kata JK.
Saat ditanya apakah perlu ada klarifikasi dari nama-nama yang tercantum dalam Offshore Leak, menurutnya, bergantung pada kondisi apakah memang ada masalah. Sebab, yang tercantum memang belum tentu membuat kesalahan.
"Itu yang buat sendiri daftar itu yang bikin peringatannya. Jangan dianggap semua kesalahan. Itu saja peringatannya. Kalau tidak ada kesalahannya, buat apa diklarifikasi, terkecuali ada bukti bahwa dia berbuat salah, ya itu minta klarifikasi," kata JK.
Selanjutnya, JK menambahkan, kalau memang ada bukti kesalahannya, maka ia mempersilakan untuk dipanggil dan dibuktikan dengan pihak yang menangani soal pajak. Ia kembali menegaskan, 10 tahun lalu memang terjadi kesulitan, sehingga dilakukan penyelamatan perusahaan-perusahaan Indonesia.
"Seperti kasus adik saya, saya tanya apa kau bikin? Wah itu, lupa dia. Cuma waktu itu, dia ingin tender ke luar negeri. perusahaan Indonesia tidak bisa nukar letter of credit. Maka, agar dapat diterima di luar negeri, pakai perusahaan dari luar negeri untuk tender di luar negeri. Kebetulan tidak dapat, tetapi setelah itu dibubarin perusahaan itu," kata JK.
Belakangan nama sejumlah keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut-sebut tercantum dalam Offshore Leak. Offshore Leak merilis daftar nama yang diduga memiliki rekening di luar negeri. Hanya saja, cakupannya lebih luas. Sebab, bukan hanya pengusaha, tetapi juga pejabat, akademisi, jurnalis, dan aktivis.
VIVA.co.id mencoba mengecek langsung website offshoreleaks.icij.org, nama-nama keluarga JK memang tercatat dalam website tersebut seperti Solihin Kalla, Ahmad Kalla, Aksa Mahmud, dan Erwin Aksa. (asp)
JK: Soeharto dan Gus Dur Tak Mudah Diberi Gelar Pahlawan
Soeharto berhenti sebagai Presiden RI pada 1998, akibat desakan rakyat
