Jokowi Sindir Kepala Daerah dan Wakil yang Kerap Tak Mesra
Jumat, 8 April 2016 - 15:41 WIB
Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo, menyinggung banyak kepala daerah yang tidak bisa bekerja bersama-sama selama satu periode menjabat.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Tak sedikit pasangan kepala daerah yang pecah kongsi di tengah-tengah menjabat. Sehingga, program pemerintah daerah tidak terlaksana dengan baik akibat pimpinannya tidak akur.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Yang banyak di awal-awal mesra, biasa, bergandeng-gandengan, nanti sudah di pertengahan baru berantem," kata Jokowi dalam rapat kerja pemerintah 2016 dengan seluruh gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 April 2016.
Presiden Jokowi, tidak ingin peristiwa tidak akurnya antara gubernur atau bupati dan wali kota dengan wakilnya, berimbas pada kesolidan dalam pembangunan.Menurutnya, pemimpin dan wakilnya harus akur dan menjadi dwitunggal.
"Bapak ibu semua diharap, ditunggu oleh rakyat, ditunggu oleh masyarakat kita. Berantem itu, bertarung itu ya lima tahun sekali, setelah itu jadi satu lagi, bekerja. Jangan bertarung saja kerjanya," ujar mantan Gubernur DKI itu.
Jokowi juga menyinggung, banyak kepala daerah yang menerapkan politik yang tidak sehat. Seperti, membuang PNS yang dianggap tidak mendukung ke daerah terpencil. Jokowi memahami bahwa peristiwa itu kerap terjadi saat ini.
"Ada kelompok guru atau kelompok kepala sekolah tidak dukung kemudian dipindah ke daerah pelosok, terpencil. Ada yang seperti itu, dipikir saya enggak dengar? Saya tahu semuanya," ujar Jokowi.
Presiden menegaskan, tidak ada yang bisa ditutupi saat ini. Semua kebijakan kepala daerah, dia tahu. Sehingga, lanjut Jokowi, tak jarang dia memanggil kepala daerah karena dinilai sudah melewati batas.
"Karena ada intelijen, ada semuanya, di daerah mana saja hafal, ngerti, termasuk uang disimpan saya tahu. Hanya saja ada yang saya rem, ada yang saya panggil, saya tegur. Kalau sudah keterlaluan pasti (ditindak)," kata Jokowi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi juga menyinggung, banyak kepala daerah yang menerapkan politik yang tidak sehat. Seperti, membuang PNS yang dianggap tidak mendukung ke daerah terpencil. Jokowi memahami bahwa peristiwa itu kerap terjadi saat ini.
