JK Sindir Kepala Daerah Terpencil Pakai Barang Buatan Italia
- ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Wisnu Widiantoro/pras/par/16.
VIVA.co.id – Dalam rapat kerja pemerintah tahun 2016 dengan seluruh kepala daerah tingkat gubernur hingga bupati/wali kota, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir seorang kepala daerah yang terpencil tetapi menggunakan produk-produk luar negeri.
Fakta itu didapatkan Kalla usai melakukan kunjungan ke daerah beberapa waktu lalu. Padahal, kata Kalla, daerah itu terbilang jauh.
"Saya baru-baru ini mengunjungi kabupaten jauh dari sini, masuk ke terowongan. Pak wali kota, gubernur, di kepulauan itu furniture-nya buatan Itali. Kantornya, kursinya buatan Itali. Apa ini yang ingin kita capai? Mobil mewah," sindir Kalla, di hadapan seluruh gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan para wakilnya, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 April 2016.
Hal ini yang menurutnya membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak terlihat. Walau ada kenaikan jumlah dari APBN maupun APBD, tapi sayangnya, itu digunakan bukan untuk pembangunan. Justru yang terjadi, kenaikan APBD hanya digunakan untuk membiayai operasional saja.
"Tiap pertumbuhan lebih banyak untuk pembangunan ekonominya, belanja modal dan belanja barang yang baik. Hanya itu yang bisa menyukseskan pemerintahan, hanya itu yang dapat menjadikan incumbent terpilih lagi, suatu pertumbuhan yang adil," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Kalla mengingatkan, setiap kebijakan memang menjadi hak daerah sepenuhnya. Tapi perlu diingat, kalau tidak waspada maka bisa menjadi masalah juga.
Kata Kalla, banyak kepala daerah, yang terjerat korupsi hanya karena kebijakan yang tidak hati-hati.
"Saya ingin sampaikan, selama 10 tahun sudah 9 menteri yang masuk penjara. Ada 19 gubernur, ada 200 bupati lebih, ada 45 anggota DPR yang masuk KPK. Jadi mengemban amanah itu harus hati-hati, jangan masuk ke dalam angka-angka seperti itu lagi," kata Kalla. (ase)
Baca juga:
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
