Ketua MPR Minta Penegak Hukum Usut Dokumen Panama Papers
- www.commondreams.org
VIVA.co.id – Bocoran dokumen "Panama Papers" mengungkap skandal keuangan orang-orang ternama di dunia, termasuk sejumlah pengusaha Indonesia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum perlu turun tangan untuk menangani masalah ini.
Pasalnya, dalam dokumen itu, terungkap beragam modus penyimpanan uang, yang diduga dimaksudkan untuk mengemplang pajak.
"Digarap dong sama KPK, sama hukum kalau begitu," ujar Zulkifli, usai menghadiri Pengukuhan dan Rapat Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 5 April 2016.
Zulkifli, yang juga Ketua Umum DPP PAN ini, menyayangkan adanya kejadian seperti itu. Menurut dia, sebagai anak bangsa, seharusnya pengusaha juga memikirkan pembangunan bangsanya.
Sebab, para pengusaha itu juga mencari uang di Indonesia, sehingga sebagai timbal balik dan bentuk pengabdian pada negaranya, selayaknya uang mereka juga dipergunakan untuk bangsa.
"Saya imbau kalau cari uang di sini duitnya taruh di sini, itu kan sebagai patriot, anak bangsa, cari uang di sini ya kita kembangkan di sini. Tentu akan memberikan banyak manfaat bagi negara."
Untuk diketahui, “Panama Papers” merupakan bocoran dokumen yang mengungkap adanya investasi bodong dan pengemplang pajak, melibatkan klien-klien dari perusahaan hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang bermitra dengan media Jerman, Suddeutsche Zeitung, untuk merilis dokumen tersebut, data di dalamnya melibatkan 200 negara dan kekuasaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Ada nama 140 politisi dan pejabat publik di dalamnya, termasuk 12 penguasa negara, seperti Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
(mus)
