Masih Moratorium, Bagaimana Nasib Gedung DPR?

 

Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan keputusan pemerintah memberikan moratorium pembangunan gedung baru pemerintah, diambil Presiden Jokowi saat rapat kabinet terbatas.

 

"Setahu saya pas di ratas moratorium, itu membahas berkaitan dengan program di pemerintah, gedung-gedung di pemerintah. Saya tidak tahu. Saya belum tanya ke Presiden apakah moratorium itu termasuk pembangunan gedung DPR," jelas Johan, Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.

 

Johan mengakui sejumlah kementerian lembaga seperti BNN, Polri dan PPATK memang sempat mengajukan gedung baru. Tapi menurut Presiden, kalau ada gedung lain, misalnya tempat pelatihan, yang bisa digunakan, lebih baik memanfaatkan yang ada terlebih dahulu.

 

"Ya jangan dibangun lagi maksudnya. Lebih baik dana itu digunakan untuk, misalnya, pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit atau infrastruktur jalan. Itu maksudnya," jelas mantan Jubir KPK ini.

 

Namun, saat Jokowi menyatakan moratorium pembangunan gedung pemerintah, tidak juga disinggung apakah termasuk gedung baru DPR. "Waktu itu belum ada pembangunan soal gedung DPR karena saya nggak tahu apakah itu masuk moratorium atau tidak," katanya.

 

Sebelumnya, DPR berniat membangun perpustakaan umum di lingkungan parlemen. Perpustakaan yang akan mengikuti model The Library of Congress di Amerika Serikat tersebut diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

 

"Kita kan tahu, kita mau bangun gedung. Anggaran sudah disetujui dan itu multiyears," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Maret 2016.

 

Menurut politikus Partai Golkar itu, pembangunan perpustakaan adalah sesuatu yang mulia. Apalagi pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur, salah satunya di bidang pengetahuan. "Saya yakin Jokowi setuju," ujarnya.