Misi Ganjar Pranowo 'Sekolahkan' Kepala Daerah di KPK
- VIVA/Dwi Royanto (Semarang)
VIVA.co.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membawa sejumlah kepala daerah yang berada di wilayahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Ganjar menyebut kepala daerah akan diberi pendidikan mengenai korupsi termasuk salah satunya soal gratifikasi.
"Hari ini sudah ada 17 bupati kami ajak ke sini untuk belajar dan bertanya gratifikasi yang boleh apa sih," kata Ganjar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 22 Maret 2016.
Ganjar mengungkapkan bahwa yang dilakukannya ini berawal dari kegelisahan sejumlah kepala daerah yang merasa khawatir dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
"Berawal dari kegalauan teman-teman kalau ada OTT bikin geger, kalau mau melakukan sesuatu takut. Kemudian saya ditanya taman-teman, kalau mau jadi gubernur benar-benar ingin mencegah korupsi apa yang harus dilakukan," ujar dia.
Ganjar menilai pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pembenahan sistem. Bahkan Ganjar menyebut dia akan membuat Komite Integritas pada setiap SKPD dengan Inspektorat sebagai sektor pengarahnya.
"Ada sistem agar ada e-budgeting, e-procurement, e-monitoring, sistem informasi eksekutif yang bisa saya pantau melalui gadget. Publik bisa melaporkan apapun sementara ini melalui Twitter, akun Twitter saya, seluruh SKPD saya punya Twitter, terus ada pergub yang berbasis website, ada sms center dan call center," ungkap Ganjar.
Ganjar mengharapkan lebih banyak kepala daerah di kabupaten maupun kota yang mendapatkan pendidikan mengenai korupsi. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi terintegrasi oleh 17 bupati dan walikota yag diboyong oleh Ganjar hari ini.
"Kami tebarkan kepada kabupaten kota dimulai dari 17 ini dan mudah-mudahan dan ini baik sehingga kerja kami aman, kerja kami nyaman, tidur kami nyenyak. Kalau pensiun, tidak memikirkan bagaimana berhadapan dengan aparat penegak hukum," tambahnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima langsung rombongan menyebut bahwa kedatangan Ganjar adalah agar KPK memberikan pemahaman kepada para kepala daerah di wilayahnya. Meskipun baru terpilih, para kepala daerah diminta bisa paham soal memimpin dengan berintegritas.
"Sehingga nanti pada waktu mereka menjalankan pemerintahannya, integritas di pemerintahan betul-betul ditegakkan," kata Agus Rahardjo.
Agus lantas menyebut Jawa Tengah merupakan pelopor pertama penegakan integritas. Menurut Agus, nantinya konsep tersebut akan disebarkan pada provinsi-provinsi lain.
"Terhadap para gubernur, wali kota dan bupati daerah lain, Pahala (Pahala Nainggolan), Deputi Pencegahan KPK, red) nanti akan melakukan pendekatan pada pihak Kemendagri supaya dilakukan hal yang sama. Paling tidak, Mas Ganjar bisa menelepon gubernur tetangga, kalau hal ini bisa dilakukan segera biar nanti 269-nya bisa kami induksi, kami beri pemahaman bagaimana mengelola pemerintahan yang baik," kata Agus.
