17 Negara Sepakat Jaga Keamanan Kawasan Perairan

Ke-17 negara peserta masing-masing; Australia, Sri Lanka, Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Maladewa, Korea Selatan, Pakistan, Myanmar, Kamboja, dan Malaysia. Disusul Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Bangladesh, Thailand, Singapura, India, dan Indonesia.

 

Momentum membahas keamanan maritim di wilayah Asia-Australia ini diinisiasi oleh Badan Kemanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bekerja sama dengan Australian Border Force menggelar The 7th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE).

 

Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo mengatakan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan solidaritas negara-negara kawasan dalam kerja sama menjaga stabilitas keamanan perairan kawasan.

 

“Dari Laut China Selatan hingga ke Samudera Hindia, seluruhnya merupakan perairan kawasan yang wajib kita jaga bersama, "  jelas dia di Semarang, Senin 21 Maret 2016.

 

Selain itu, pertemuan perwakilan 17 negara juga sebagai satu wadah untuk saling meningkatkan koordinasi dan berbagi pengalaman antarnegara dalam menangani isu keamanan maritim wilayah regional.

 

"Maka segala persoalan yang mengemuka di dalamnya juga menjadi atensi bagi seluruh negara-negara di kawasan tersebut untuk kita bahas bersama,” ujar dia.

 

Ia menyebutkan, ada tiga isu besar kemaritiman yang menjadi pokok pembahasan seluruh negara yang berkumpul di Hotel Gumaya, sejak Senin-Rabu (21-23 Maret 2015) itu.

 

Masing-masing seperti perampokan bersenjata, maritim SAR, dan diplomasi maritim. Seluruh negara peserta juga mampu bertukar informasi terkait isu-isu dimaksud.

 

“Nah, kita bertanya kepada negara-negara yang sudah pengalaman, tentang permasalahan dan solusinya. Biar kita punya keseragaman bertindak,” tuturnya.

 

***

 

 

Selain membahas tiga isu keamanan kemaritiman tersebut, pertemuan puluhan negara peserta juga akan membahas  mengenai rencana aktivasi jalur sutra yang beberapa waktu lalu, sempat di dengungkan oleh pemerintah pusat.

 

“Inisiatif srategis ini sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan membangun poros maritim dunia, " ujarnya

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut membuka acara, berharap forum ini dapat saling memahami situasi keamanan maritim masing-masing negara peserta.

 

"Kalau katakan ini 'this is a crime', maka kita katakan 'this is a crime". Misal ilegal fishing masuk Indonesia, maka katakan ke negara sahabat kita, 'hei ada kapal Anda masuk, atau ada pirating (pembajak), atau ada operasi SAR masuk, bisa diomongkan," jelas Ganjar. (asp)