Komnas HAM Minta Dokumen Peristiwa '65 ke Presiden Obama
- Moh. Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Guna mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada peristiwa '65. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis, mengatakan akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.
"Sudah ini suratnya, saya sudah laporkan ke Pak Luhut (Menkopolhukam)," kata Nur Kholis di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 17 Maret 2016.
Pengajuan surat ini, kata Nur Kholis, bukan dilakukan atas inisiatif Komnas HAM, tapi karena adanya permintaan dari pihak terkait kasus ini. "Kita berkirim surat ke Presiden Obama atas permintaan korban," ujar dia.
Menurutnya, dokumen dari AS nanti, akan digunakan untuk melengkapi fakta dan bukti yang sudah didapat Komnas HAM sebelumnya. Dokumen ini meliputi semua data mengenai kekerasan politik di Indonesia mulai September 1965 sampai 1966 terhadap orang-orang yang dituduh komunis.
"Melengkapi bahan saja, kegunaannya kita pikirkan nanti," jelasnya.
Pengajuan surat pada Presiden AS itu diperlukan, karena informasi yang diminta merupakan dokumen resmi milik pemerintah AS.
"Ini kan dokumen lama di Amerika, sudah boleh diakses oleh publik sekarang, sudah lewat 10 tahun. Nah karena ini menyangkut negara lain, makanya butuh surat resmi," terang dia.
Nur Kholis menambahkan, dokumen yang akan diminta ke Presiden Obama adalah dokumen penting. Dimana pada periode itu, dalam surat Komnas HAM disebutkan, sejarawan berhasil mendokumentasikan adanya kolaborasi antara otoritas di AS dengan pejabat berwenang Indonesia, dalam mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai komunis.
"Tergantung nanti, apakah kasus '65 itu rekonsiliasi atau penegakan hukum. Saya cenderung rekonsiliasi. Dokumen itu penting, bahan-bahan semakin lengkap semakin baik," ujarnya.
Yasonna Laoly Minta Natalius Pigai dan Yusril Duduk Bareng Bahas Pelanggaran HAM Berat
Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berkoordinasi soal ham berat.
