Para Bupati di Yogyakarta Dukung Tes Urine Kepala Daerah

Sejumlah petugas mengawal Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi (kedua kanan).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA.co.id – Pascapenangkapan Bupati Ogan Ilir (OI), Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi, karena mengkonsumsi narkoba, wacana tes urine bagi seluruh kepala daerah diminta segera direalisasikan. Para bupati di Daerah Istimewa Yogyakarta secara bulat mendukung test urine itu.

Buwas Ingin Ganti Penjaga Lapas Pakai Harimau dan Singa

"Saya mendukung langkah dari Kementerian Dalam Negeri untuk BNN melakukan tes urine kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah,"kata Bupati Bantul, Suharsono di DI Yogyakarta,  Rabu 16 Maret 2016.

Dia mengatakan bahwa kepala daerah memang harus menjadi contoh bagi masyarakat, termasuk teladan menjauhi narkoba dan menghindarkan perbuatan melanggar hukum. Hal yang juga haram menurut Suharsono adalah korupsi.

Pembawa Ganja 14 Kg di Kualanamu Dikendalikan dari Lapas

"Dimulai pemimimpin yang bersih maka rakyatnya akan mengikutinya," ujarnya.

Hal senada diungkapan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo. Wacana tes urine itu kata dia jelas memiliki tujuan yang baik dan layak direalisasikan.

Modus Penyamaran Baru Penyelundupan Narkoba

"Kami harus mendukung kebijakan Kemendagri," kata Hasto yang juga dokter spesialis organ dalam tersebut.

Bupati yang terkenal dengan program Bela, Beli Kulonprogo ini mengungkapkan bahwa pemimpin daerah  diberikan mandat pemerintahan, karena itu seharusnya bersih dari narkoba.

"Kalau kepala daerah ada yang mabuk bagimana rakyatnya. Bisa-bisa rakyat mencontoh dan justru lebih parah loh," kata Hasto Wardaya.

Dia juga mengatakan, tes urine bagi kepala daerah dan wakil harus dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu tidak akan ada potensi rekayasa yang mungkin dilakukan oleh pemadat.
 
"Ya harus mendadak. Kalau terencana ya sama saja bohong," lagi kata dia.

Tak jauh berbeda, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan mendukung penuh upaya pemerintah menggencarkan pemberantasan narkoba. Menurut mereka, penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan.

"Saya sangat mendukung. Justru perlu juga seluruh SKPD dites urine," kata Badingah. (ren)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham RI) Yasonna Hamonangan Laoly.

Bandar Narkoba Bisa 'Beli' Petugas, Yasonna: Itu Ulah Oknum

Soal peredaran narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan.

img_title
VIVA.co.id
19 Januari 2018