Polri Hadapi Persoalan Serius Kejiwaan Anggotanya

VIVA.co.id - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyoroti kasus mutilasi dua anak kandung yang masih dibawah umur oleh Anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, Brigadir Petrus Bakus di Kalimantan Barat.

Dia mengatakan, tragegi itu makin menunjukkan ada persoalan serius di lapisan bawah kepolisian.

"Yakni persoalan kejiwaan. Sayangnya, elit-elit Polri masih kurang serius menangani masalah ini," katanya melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Sabtu 27 Februari 2016.

IPW sangat prihatin dengan kasus mutilasi yang melibatkan polisi ini. Kasus ini bisa dilihat sebagai teori gunung es.

"Ada persoalan kejiwaan yang perlu segera dicermati dan diatasi para elit di Mabes Polri. Sebab, kasus mutilasi ini hanya bagian kecil dari sejumlah kasus sadis yang dilakukan para polisi lapisan bawah sejak beberapa tahun terakhir," unjarnya.

Neta mengungkapkan, banyak kasus sadis yang dilakukan polisi lapisan bawah Polri beberapa tahun terakhir. Mulai dari salah tangkap, menyiksa tersangka, membunuh sesama polisi, membunuh pacar, membunuh istri, menembak atasan, polisi bunuh diri, dan terakhir memutilasi anak sendiri.

"Tingginya tingkat kesadisan yang dilakukan para polisi itu dari tahun ke tahun, menunjukkan betapa lemahnya proses rekrutmen di Polri. Seakan psikotes dalam rekrutmen itu, tidak mampu menyaring figur-figur yang bermasalah," keluhnya.

Sehingga, dari tahun ke tahun Polri selalu dihadapkan pada ulah polisi-polisi berwatak sadis, yang jauh dari misi Polri yang melayani, mengayomi, dan melindungi.

"Kasus-kasus ini, tentu tak bisa didiamkan. Polri harus memperketat sistem rekrutnya dan meningkatkan pengawasan yang ketat kepada jajaran bawahnya, agar prilaku sadis tidak berkembang pesat di jajaran Kepolisian," paparnya.

Neta menambahkan, prioritas Polri saat ini adalah membenahi sistem rekrutmen. Isu bayar membayar saat masuk polisi harus diatasi, sehingga hanya calon polisi terbaik lolos seleksi. Demikian juga dengan psikotes masuk polisi harus profesional, agar hanya mereka yang memiliki jiwa sehat lolos menjadi polisi.

"Masa waktu pendidikan yang selama ini lima bulan harus diperpanjang menjadi satu tahun, agar Polri benar-benar mendapatkan calon polisi terbaik. Terakhir, polisi yang bermasalah harus segera dikonseling dan mengikuti terapi psikologis, agar tidak menjadi predator di masyarakat," tegasnya. (asp)