AJI Protes Kapolda Sebut Jurnalis Papua Terlibat Propaganda
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sangat menyesalkan pernyataan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw yang menyebutkan, ada jurnalis yang diduga melakukan aksi propaganda tentang situasi dan kondisi Papua, tanpa mengungkapkan identitas wartawannya.
Hal itu hanya menimbulkan saling curiga di antara para pekerja pers, yang berbuntut tidak maksimalnya mereka dalam menjalani profesi jurnalis secara profesional. "Pernyataan Kapolda sangat mengkhawatirkan dan meresahkan, karena menuding ada jurnalis yang melakukan propaganda, tapi tidak sebut siapa yang dimaksud. Ini seperti menebar rasa saling curiga antara sesama wartawan," ujar Ketua AJI Indonesia, Suwarjono di Hotel Grand Abepura, Jayapura, Jumat, 19 Februari 2016.
Dengan timbulnya saling curiga, akan mempengaruhi kerja para pekerja pers di Papua. "Bisa-bisa wartawan ketakutan, akibatnya kerja tidak profesional, sebab sebut jurnalis berarti semua pekerja pers masuk di situ," ujarnya menambahkan.
Seharusnya, kata Suwarjono, Kapolda lebih terbuka dengan menyebutkan oknum dan tujuannya melancarkan aksi propaganda. "Jelaskan yang dimaksud siapa, tujuannya apa, kesalahannya dimana?" ujar Suwarjono..
Jangan-jangan, lanjutnya, Kapolda tidak paham peran dan fungsi jurnalis menyebarkan informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. "Media punya peran besar, bukan sekadar memberikan info tapi juga nilai-nilai yang berkembangan di masyarakat. Kalau ada pro kontra itu hal biasa, tapi fakta harus diungkap, jangan karena dikritik dianggap berlawanan dengan pemerintah," ujarnya curiga.
Meski demikian, Suwarjono menegaskan, dalam menyampaikan informasi, jurnalis tak boleh memihak salah satu pihak. Namun kalau ada yang menganggap pemberitaannya memihak, maka harus diuji. "Kalau sebut jurnalis tentu sangat meresahkan kalau tidak sebut oknumnya, tujuannya apa, tindakannya yang melanggar. Itupun harus diuji, untuk tentukan mana produk jurnalis mana politik," ujarnya menambahkan.
Ada berbagai mekanisme yang bisa dilakukan untuk menguji sesuatu, apakah sebuah informasi produk jurnalis atau tidak. "Bisa melalui hak jawab, kalau tidak terpenuhi bisa maju ke Dewan Pers, pasti Dewan Pers bekerja profesional," terangnya.
Suwarjono tidak menampik, potensi saling tuding menuding di daerah konflik selalu ada. Namun jangan sampai memberitakan kemiskinan, banyak penyakit, maupun pemerintahan yang bersih di Papua dianggap propaganda, sehingga membuat seorang jurnalis takut mengkritisi pemerintah di Papua. "Saya tak tahu apakah karena angkat berita seperti itu dianggap propaganda."
Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw mengungkap tentang adanya aktivitas jurnalis di Papua yang diduga melakukan propaganda ke luar negeri dengan melakukan kegiatan kampanye terselubung Papua Merdeka. Bahkan, aksi sang jurnalis yang juga diduga menjadi spionase asing itu sudah berlangsung lama dan dikenal dengan "jaring laba-laba".
"Ada wartawan Papua, kegiatannya mempropaganda Papua ke luar negeri, yang dikenal dengan jaring laba-laba, cara kerjanya memutarbalikan fakta tentang kondisi Papua," ujar Irjen Paulus kepada wartawan, Rabu, 17 Februari 2016.
Baca juga:
(mus)
PBB Tampik Telah Terima Laporan HAM Papua
Sementara Kemlu menyatakan sebagai pembohongan publik.
