Bappenas Tindaklanjuti Dana Sosialisasi LGBT di Indonesia
- REUTERS/Thomas Peter
VIVA.co.id – Informasi adanya dana USD10 miliar untuk proyek Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Asia Tenggara ditindaklanjuti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas mempertanyakan hal tersebut ke salah satu mitra, UNDP yang merupakan salah satu badan PBB yang selama ini memiliki sejumlah program di Indonesia.
Namun menurut JK, Bappenas sudah melaporkan bahwa pihak UNDP tidak memiliki alokasi dana untuk menyalurkan kampanye LGBT di Indonesia. Proyek itu hanya ada di Thailand.
"UNDP di sini mengatakan dia tidak tahu itu dan tidak mengikuti proyek itu. Oleh karena itu, diminta secara organisasi untuk kasih tahukan ke Thailand jangan laksanakan itu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 15 Februari 2016.
UNDP di Indonesia secara formal kata JK tidak memiliki alokasi dana untuk program sosialisasi LGBT. Namun diakuinya, aliran nonformal bisa saja masuk ke Indonesia melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang kini cukup banyak di Indonesia.
"Secara formal tidak (tidak ada dana proyek UNDP), mungkin lewat NGO," kata wakil presiden.
Hanya pemerintah belum mengetahui soal LSM yang dimungkinkan terkait di dalamnya.
Menelaah LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana
Menilik perspektif hukum pidana tentang LGBT
