Menag: Kerukunan Beragama Perlu Diatur Undang-undang

Menurut Lukman, setidaknya ada lima isu utama yang akan diwadahi undang-undang itu nanti, yaitu terkait cara masyarakat menyikapi paham keagamaan di luar enam agama resmi di Indonesia. "Setidaknya pada titik mana kesepakatan dimana kita bisa bertemu saling memahami," jelasnya.

Kedua, menyangkut penyiaran agama. Menurut Lukman, pada era globalisasi, penyiaran agama memerlukan batas tertentu agar tidak menjadi pemicu konflik. 

Kemudian, ketiga, terkait pendirian rumah ibadah. Keberadaan undang-undang akan memberikan kepastian hukum karena pendirian rumah ibadah seringkali menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sementara poin keempat, terkait kewenangan menghakimi suatu paham keagamaan, dan tolak ukur serta mekanisme paham itu bisa dianggap menyimpang atau tidak.

"Sedangkan yang kelima kita ingin menguatkan institusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bagaimana peran pemuka agama merawat kerukunan ini," kata Lukman.

RUU Perlindungan Umat Beragama sendiri saat ini masih dalam tahap konsolidasi, dengan menerima masukan dari tokoh agama dan pihak terkait.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag dilakukan dengan metode multistage random sampling. Dalam penelitian ini, ada 2720 responden mewakili keluarga di 34 ibu kota provinsi. Tingkat kerukunan diukur menggunakan indikator tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama. (ren)