Indonesia 'Negeri Lambat,' Kritik Wapres JK
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengritik panjangnya alur birokrasi pengurusan administrasi pemerintahan. Akibat birokrasi yang panjang tersebut, kata dia, pemerintah kemudian terkesan lambat mengurusi berbagai hal.
"Sekarang SK [Surat Keputusan] berjenjang 4 tingkat baru bisa keluar. Eselon 1 pasti bikin lagi di bawahnya. Dari direktur dikasih lagi ke eselon 3 agar dikaji sesuai aturan yang terkait. Itulah negeri lambat," kata JK dalam acara pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXII dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Tahun 2016 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.
Dia menambahkan, akibat birokrasi pemerintahan panjang tersebut, Surat Keputusan (SK) seringkali pula terbit dalam waktu yang cukup lama setelah ditetapkan. Hal tersebut menurut JK menjadi cerminan bahwa para pejabat sebenarnya belum bekerja dengan efektif dan terlalu mengkhawatirkan atas hal-hal yang tidak perlu.
"Pejabat baru merasa berkuasa kalau punya tandatangan, setidaknya paraf," tambah JK.
JK karena itu menilai bahwa birokrasi saat ini masih perlu diubah agar lebih efektif. Dia bahkan membandingkan, bahwa pemerintahan Joko Widodo tak lagi sama dengan pemerintahan birokratis seperti era Orde Baru.
"Kepemimpinan sangat dinamis sesuai kondisi yang ada. Kepemimpinan Pak Soeharto berbeda dengan kepemimpinan hari ini yang lebih demokratis, lebih terbuka pada sistem informasi yang baik. Semua mengubah attitude kepemimpinan," kata Wapres. (ren)
Komisi II Akan Tanyakan "Surat Sakti" Menteri Yuddy
Hal yang menjadi persoalan mendasar adanya surat pemberitahuan itu.
