Indonesia Tiru Sistem Jaminan Sosial Brasil

VIVA.co.id - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bersyarat atau Conditional Cash Transfers (CCT) yang sukses dipraktikkan Brasil menjadi contoh terbaik bentuk perlindungan sosial di lebih 72 negara di dunia.

Di Brasil, program BLT pertama kali diluncurkan pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini diprakarsai oleh Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Brazil ke-35.

Program Bolsa Familia diklaim berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia.

Kesuksesan Brasil dalam menerapkan program CCT itu juga menjadi referensi pemerintah dalam menerapkan program perlindungan sosial di Indonesia.

"Kesuksesan Brasil dalam program perlindungan sosial melalui program CCT menjadi referensi banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia," kata Khofifah dalam keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Rabu 10 Februari 2016.

Khofifah mengatakan, program perlindungan sosial akan dilaksanakan secara menyeluruh bagi warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan integratif holistik dari program komplemantaritas dari penerima PKH agar bisa nendang dari 11 persen warga dengan status ekonomi terendah," ujarnya

Sementara bagi warga penerima PKH yang belum memiliki rumah layak huni, maka prioritas mereka bisa mendapatkan program intervensi pembangunan rumah layak huni. "Penerima PKH harus dimaksimalkan, bagi yang belum memiliki rumah layak huni prioritas membangun rumah tinggal layak huni (rutilahu)," jelasnya

Sedangkan, bagi warga yang ingin membuka usaha akan diberikan akses permodalan, karena tidak berhak terhadap akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Solusi bagi mereka dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

"Penerima PKH tidak eligible menerima KUR, maka format 70 persen penerima KUBE adalah penerima PKH juga," katanya.

Agar intervensi program berhasil, perlu dikonsolidasikan dan menghindari adanya kecemburuan sosial di daerah penerima PKH, karena ada anggapan sudah dapat program bantuan ini, tapi mendapat pula bantuan lainnya.

"Saya minta perlu konsolidasi dari aparat setempat agar tidak ada kecemburuan sosial di daerah penerima PKH, sebab inilah komplementaritas integrated holisitik," tegasnya.