DPD: Jokowi Seperti Diintervensi Pengusaha
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AM Fatwa, meminta pemerintah menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia melihat ada indikasi Presiden Joko Widodo seperti diintervensi pengusaha dalam proyek mercusuar ini.
"Sebenarnya saya itu kasihan dengan Pak Jokowi. Dia itu orang sederhana, tapi bikin susah, kan sudah jelas bahwa kereta cepat itu semula Pak Jokowi tak setuju. Tapi, kenapa kemudian harus setuju?" katanya saat perayaan Hari Pers Nasional di Mataram, Sabtu 7 Februari 2016.
Dengan perubahan sikap tersebut, menurut Fatwa, mengindikasikan ada kekuatan besar di lingkaran Jokowi yang bisa mengubah sikap presiden. "Berarti ada kekuatan di sekitarnya yang tidak sanggup dia atasi," ujar Fatwa.
Mantan ketua MPR RI ini bahkan menyebutkan kekuatan tersebut merupakan para pengusaha tionghoa Indonesia yang berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah RRC.
"Saya bukan rasis ya. Saya adalah pimpinan parlemen yang pertama kali memimpin delegasi ke China. Dan sudah empat kali saya memimpin delegasi parlemen ke China, untuk memperbaiki hubungan diplomatik dua negara yang sempat terputus. Jadi saya sama sekali bukan benci negara atau warga negara China," katanya.
Menurutnya, setelah peletakan batu pertama kereta cepat oleh Jokowi berbagai masalah justru makin terungkap. Mulai dari masalah lahan hingga pemodalan proyek oleh China.
"Mengapa sekarang China minta jaminan negara. Itu artinya kan kelihatan tidak clear dan clean pembicaraan dari awal. Makanya lebih baik dibatalkan saja," katanya.
Menko AHY Bicara Nasib Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di Era Prabowo
Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY membeberkan nasib pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
