Menpan: Guru Honorer Pedalaman Prioritas Jadi PNS
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan tenaga pendidikan honorer yang sudah lama bertugas di daerah pedalaman dan terpencil akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada rekrutmen CPNS tahun ini.
Dia mengakui, ada ribuan guru honorer tersebar di seluruh Indonesia yang tidak kebagian kuota pengangkatan PNS pada rekrutmen CPNS tahun sebelumnya. "Tahun ini guru honorer yang tercecer pada pengangkatan sebelumnya sudah diproses," katanya usai salat Jumat di masjid Markas Polda Jatim, Surabaya, Jumat 5 Februari 2016.
Yuddy mengatakan, guru honorer yang kini status pengangkatannya sebagai PNS tengah diverifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Yang diutamakan guru yang sudah lama mengajar di kawasan pedalaman dan terpencil. Seperti di Sulawesi ada 300-an guru," ucapnya.
Selain guru, dia menyebutkan tenaga honorer yang kini status pengangkatan PNS-nya tengah diproses ialah tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, dan tenaga penyuluh pertanian. Proses rekrutmen diurus masing-masing kementerian.
"Sesuai moratorium, anggarannya sudah dicadangkan di kementerian masing-masing sejak tahun 2014," kata Yuddy.
Politikus Partai Hanura itu menyebutkan, jumlah tenaga bidan honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang diproses sebanyak 42 ribu orang, dokter 2.000 orang, tenaga penyuluh pertanian 24 ribu orang. Namun ia mengaku lupa berapa kuota CPNS untuk guru honorer.
"Tenaga di luar bidang khusus itu, misalnya fungsional umum, di luar moratorium. Pemerintah tidak menganggarkannya," tandas Yuddy.
Sebelumnya Senin, 1 Februari 2016, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengangkat pegawai honorer kategori II sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS).
Ariza, sapaan akrab Ahmad Riza Patria, mencatat bahwa janji itu juga tak sebatas janji dari Yuddy, tapi juga janji Joko Widodo saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Jadi Menpan harus cari solusi terobosan yang dapat menyelesaikan masalah honorer ini, apalagi janji Jokowi saat Pilpres sangat jelas kan angkat honorer jadi PNS," kata Ariza.
Menpan RB Masih Pertimbangkan Wacana Moratorium PNS
"Nanti kami kaji dulu datanya, analisa kebutuhanya, kami analisa."
