Hapus Premium DKI, JK: Itu Pandangan Pribadi Ahok

Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hanya sebagai pandangan pribadi.

"Bukan pemerintah daerah (pemda), tapi pandangan pribadi gubernur Ahok," kata JK di kantornya, Jumat 5 Februari 2016.
 
JK menjelaskan, kewenangan untuk menghapus premium bukan berada pada gubernur. Kewenangan tersebut, menurut Wapres, ada di pemerintah pusat dan PT Pertamina.
 
Saat ditanya apakah ada instruksi pemerintah pusat seperti menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Ahok soal wacana tersebut, ia menegaskan pemerintah pusat tak memberikan instruksi tersebut.
 
Sebelumnya, Ahok mewacanakan akan menghapus premium dari Jakarta. Wacana ini dimunculkan, sebab menurut Ahok, lebih baik subsidi premium dialihkan untuk menyubsidi transportasi massal. Ketika transportasi massal sudah terjamin, ia meyakini warga Jakarta tidak akan lagi memerlukan transportasi pribadi.
Ini Dampak dari Rencana Ahok Hapus Premium
 
Ahok menjamin, ketika premium dihapuskan dari Jakarta, ia akan menyediakan bus sebanyak mungkin. Bahkan para pekerja yang memiliki rekening Bank DKI tak perlu lagi membayar bus TransJakarta.
Ahok Ingin Hapus Premium di Jakarta, Ini Respons Pertamina
Dirjen Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja.

Premium Mau Ditarik dari Pasaran, Ini Tahapannya

Tapi Menteri Arcandra belum mengetahui rencana ini.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2016