Kurangi Angka Kemiskinan Jadi 'Pertaruhan' Mensos
- VIVA.co.id./ Tudji Murtudji.
VIVA.co.id – Menteri Sosial (mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengurangan angka kemiskinan bakal menjadi pertaruhan bagi kementeriannya. Pasalnya, Kemensos melalui rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah didapuk menjadi koordinator dalam pendataan penanganan penduduk miskin di Indonesia.
"Kami punya target yang cukup besar sebagai pertaruhan Kemensos. Tugas menurunkan angka kemiskinan harus kami lakukan dengan berbagai sinergi di seluruh unit Kemensos," kata Khofifah di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Jumat 5 Februari 2016.
Dia menjelaskan bahwa validasi data warga miskin memang menjadi tugas Kemensos. Data yang sudah diperbaharui kemudian akan ditetapkan sebagai data resmi yang akan digunakan dalam program-program kementerian itu, antara lain dalam hal Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemutakhiran data warga miskin memang menjadi tugas kemensos. Nantinya setelah semua data sudah terpadu maka ia akan menetapkan data tersebut secara resmi untuk ditindaklanjuti.
"Juga diputuskan akan ada perluasan cakupan bagi program keluarga harapan (PKH). PKH akan menjadi program unggulan kemensos sekaligus menjadi program unggulan pemerintah dalam penanganan fakir miskin," tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ke depan kata dia, seluruh layanan dan format penerima PKH disinergikan. Misalnya dengan memprioritaskan 70 persen penerima program rumah dari pemerintah berasal dari data penerima PKH. Sementara sasaran penerima PKH juga termasuk penyandang disabilitas khususnya dalam hal sarana pendidikan.
"Kami pastikan penerima PKH mendapatkan kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar," kata dia lagi.
Namun Kemensos dalam penyaluran PKH menghadapi tantangan antara lain adanya cakupan daerah yang sulit terjangkau dengan medan yang cukup berat seperti daerah pesisir, daerah kepulauan dan perbatasan. (ren)
China Relokasi 2 Juta Warga Miskin dari Wilayah Kumuh
Ini bagian dari program pengentasan kemiskinan pemerintah hingga 2020.
