Pemerintah Fokus Turunkan Kemiskinan di 100 Kabupaten

Kamis, 4 Februari 2016 - 16:29 WIB
Oleh :
Ilustrasi/Sanitasi tak layak yang banyak ditemukan di pemukiman kumuh
Ilustrasi/Sanitasi tak layak yang banyak ditemukan di pemukiman kumuh
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Anggota DPR: Pemerintah Gagal Tekan Kemiskinan
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan fokus pada 100 kabupaten, yang dinilai membutuhkan perhatian dalam menurunkan angka kemiskinan penduduknya.

Baca Juga :
Butuh Bantuan, 10 Tahun Sudah Maulana Menderita Hidrosefalus
Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, 100 kabupaten yang akan mendapatkan perhatian pemerintah ini, akan diukur dari tingkat kemiskinan warga, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

Baca Juga :
Peternak Lele Malang Mau Jual Kewarganegaraan Rp1 Miliar
"Itu adalah kabupaten yang menurut indeks wilayah terbawah rangkingnya. Butuh perhatian," kata Bambang usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.

Ia menuturkan 100 kabupaten tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, pulau Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Bambang menjelaskan, penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran ke setiap kabupaten. Strateginya meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran warga miskin.

"Pengeluaran dia, kita berikan untuk kesehatan, pendidikan dan harga kalau bisa harus ditahan. Jangan sampai harga bahan pokok naik," kata Bambang.

Menurutnya, harga bahan pokok punya andil besar untuk mempengaruhi upaya peningkatan garis kemiskinan. Kalau harga bahan pokok terus meningkat, otomatis daya beli masyarakat terus sulit. 

"Sebetulnya bukan karena pendapatan dia yang nggak meningkat, dengan bantuan pendapatan orang miskin meningkat. Tapi karena harga meningkat, dia tidak kejar," kata Bambang.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno TNP2K untuk mengurangi kemiskinan di kantor Wakil Presiden.

Hadir sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani selaku Ketua I, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebagai Ketua II. 

Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin meningkat dari 27,73 juta di tahun 2014, menjadi 28,51 juta jiwa pada September 2015.
Baca Juga :
Kepala BPS, Suryamin

BPS: PHK Besar-besaran Tak Pengaruhi Angka Kemiskinan

Pemerintah sudah genjot usaha mikro.

img_title
VIVA.co.id
4 Februari 2016
Baca Juga :