Pemerintah Fokus Turunkan Kemiskinan di 100 Kabupaten

Kamis, 4 Februari 2016 - 16:29 WIB
Oleh :
Ilustrasi/Sanitasi tak layak yang banyak ditemukan di pemukiman kumuh
Ilustrasi/Sanitasi tak layak yang banyak ditemukan di pemukiman kumuh
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan fokus pada 100 kabupaten, yang dinilai membutuhkan perhatian dalam menurunkan angka kemiskinan penduduknya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, 100 kabupaten yang akan mendapatkan perhatian pemerintah ini, akan diukur dari tingkat kemiskinan warga, infrastruktur, dan pelayanan dasar.

"Itu adalah kabupaten yang menurut indeks wilayah terbawah rangkingnya. Butuh perhatian," kata Bambang usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.

Ia menuturkan 100 kabupaten tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, pulau Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga :
Demo Buruh, DPR: Bikin Aturan Berpihak Pekerja Lokal
Bambang menjelaskan, penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran ke setiap kabupaten. Strateginya meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran warga miskin.

Baca Juga :
Mengintip 'Mewahnya' Perayaan HUT RI di Sekolah Bilik Bambu
"Pengeluaran dia, kita berikan untuk kesehatan, pendidikan dan harga kalau bisa harus ditahan. Jangan sampai harga bahan pokok naik," kata Bambang.

Baca Juga :
Menyedihkan, Warga di Sini Berebut Tetesan Air di Akar Pohon
Menurutnya, harga bahan pokok punya andil besar untuk mempengaruhi upaya peningkatan garis kemiskinan. Kalau harga bahan pokok terus meningkat, otomatis daya beli masyarakat terus sulit. 

"Sebetulnya bukan karena pendapatan dia yang nggak meningkat, dengan bantuan pendapatan orang miskin meningkat. Tapi karena harga meningkat, dia tidak kejar," kata Bambang.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno TNP2K untuk mengurangi kemiskinan di kantor Wakil Presiden.

Hadir sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani selaku Ketua I, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebagai Ketua II. 

Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin meningkat dari 27,73 juta di tahun 2014, menjadi 28,51 juta jiwa pada September 2015.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno TNP2K untuk mengurangi kemiskinan di kantor Wakil Presiden.
Halaman Selanjutnya