Anggota Komisi Hukum DPR Minta Kejagung Tak 'Gantung' Novel
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani meminta Kejaksaan Agung bersikap tegas terkait penarikan berkas perkara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Dia mengimbau, Kejaksaan Agung sebaiknya tak menggantung nasib mantan kasat Reskrim Polda Bengkulu tersebut.
"Soal kasus Novel ini saya kira yang diperlukan adalah ketegasan sikap Kejaksaan Agung. Kalau memang hendak dihentikan, ya tegas saja untuk dihentikan penuntutannya dengan wewenang deponering yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung," katanya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.
Namun demikian, jika Kejaksaan Agung ingin meneruskan kasus Novel ini, Gedung Bundar harus bisa menjelaskan alasannya kepada publik.
"Penjelasan tentang argumentasi kenapa perkara Novel harus diteruskan setelah berkasnya dinyatakan P-21 (lengkap)," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Sementara itu, terkait dugaan adanya motif politik di balik penghentian kasus Novel, Arsul meragukannya.
"Kasus Novel bukan soal politik, tapi keberanian membuat putusan di antara dua pilihan. Antara menghentikan proses hukum untuk menyenangkan elemen-elemen masyarakat sipil atau meneruskannya sebagai sebuah proses hukum yang diyakini penegak hukum telah memenuhi syarat menuju proses peradilan," tuturnya.
Kasus Novel Baswedan selama ini menarik perhatian publik. Dituding menembak pencuri sarang walet ketika di Bengkulu, Novel dijadikan tersangka. Meskipun kemudian, menurut Ombudsman, terdapat kekeliruan dalam proses penyidikan kasus Novel.
"Saya ingin mengingatkan bahwa jika penuntutan ini dihentikan begitu saja maka pihak yang dirugikan atau keluarga korban bisa mengajukan praperadilan," kata Arsul.
Alasan Kapolri Tak Mau Uji Materi Deponering
Sejumlah anggota DPR mendesak Polri menguji deponering kejaksaan.
