Kepala BIN Dinilai Cari Popularitas dari Amnesti OPM

Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Sepuluh eks anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) meminta amnesti dan bantuan untuk kehidupan ke Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso.

 
Menanggapi hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, seharusnya masalah ini tidak diekspos ke publik. Alasannya, Sutiyoso akan dinilai oleh publik hanya mencari popularitas semata.
 
"Kepala BIN itu bosnya Presiden, harusnya dia lapor ke Presiden biar nanti bisa ditindaklanjuti. Aneh juga, bahaya kalau kepala BIN seperti ini kayaknya dia cari popularitas saja, tapi kerjanya tidak konstruktif," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar kepada VIVA.co.id, Kamis 4 Februari 2016.
 
Informasi tersebut, menurut Haris, boleh dibuka ke publik, dengan catatan Presiden yang melakukannya, bukan kepala BIN. Menurutnya, tugas BIN hanya mencari, menyaring dan memeriksa kebenaran informasi yang mereka dapatkan.
 
"Cukup lapor ke Presiden, nah nanti Presiden yang akan menunjuk lembaga mana yang menangani proses integrasi OPM itu, bukan malah dia (Kepala BIN) yang mengumunkan," terang dia.
Kepala BIN Berfoto Bersama Pemberontak Din Minimi
 
Haris juga mengisyaratkan penolakannya jika Pemerintah pada akhirnya memberikan amnesti kepada sepuluh eks anggota OPM tersebut. Kata Haris, Papua konteksnya belum ada kata damai, berbeda dengan Aceh, karenanya jika ada tindakan diluar konteks tersebut maka harus ada tindakan hukum.
Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?
 
"Papua itu konteksnya belum ada perdamaian, beda dengan Din Minimi. Kalau Din Minimi sudah ada acuan perdamaiannya. Jadi kalau ada tindakan-tindakan di luar konsep perdamaian tadi ya harus ada tindakan hukum," ungkap Haris.
Kepala BIN: Kasus Pembantaian Massal Sebaiknya Ditutup
 
Sebelumnya, sepuluh eks anggota TPN OPM meminta bertemu Kepala BIN Sutiyoso karena bosan berjuang. Mereka meminta amnesti atau pengampunan. Eks OPM itu juga tak sekadar meminta amnesti saja, tapi juga meminta bantuan untuk kehidupan seperti Rumah Rakyat.
Kelompok bersenjata di Papua

DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Separatisme di Papua

Kasus penembakan warga sipil di Papua terus berulang

img_title
VIVA.co.id
16 Maret 2016