Pemerintah Dituding Kongkalikong dalam Perdagangan Manusia
Minggu, 31 Januari 2016 - 21:02 WIB
Sumber :
- Dok.ist Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
VIVA.co.id - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Rahayu Saraswati menyebut mafia perdagangan manusia yang selama ini berkeliaran secara bebas, terindikasi memiliki kerja sama dengan pemerintah, bahkan sampai dengan kepolisian, untuk memuluskan tindakan tak terpujinya.
“Ini sangat kami sayangkan. Kita tahu ada mafia, punya orang pemerintahan. Mereka haus kekuasaan dan uang, karena dibeli sama mafia itu gampang. Kepolisian juga seperti itu,” ujar Rahayu saat ditemui di Cafe Bistronomy Jakarta, Minggu 31 Januari 2016.
Politikus yang juga aktris ini mengatakan, pernyataan tersebut bukanlah isapan jempol semata. Sebab, berdasarkan rumor yang beredar luas, pemerintah daerah justru memberikan dukungan lebih terhadap bisnis perdagangan manusia di tempat-tempat tertentu.
“Jangan sampai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu menutup-nutupi, dan mendukung usaha seperti itu. Kita tahu ada banyak panti pijat plus-plus, spa, dan lainnya. Rumor tempat seperti itu dimiliki pemerintah daerah, saya pernah dengar itu,” katanya.
Menurutnya, harus ada perubahan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu sektor yang harus dibenahi, kata Rahayu, adalah dari segi edukasi yang mendalam terhadap anak-anak masih di bawah umur. Korban perdagangan manusia selama ini justru di dominasi oleh kalangan muda yang masih di bawah umur.
"Bagi saya, tidak ada anak kecil usia 15 tahun itu menawarkan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Indonesia kurang support ini. Perlu adanya dukungan dari pendidikan. Jangan sampai ada lagi yang seperti ini,” tutur dia.
Baca Juga :
Berantas Perbudakan ABK WNI, Ini Langkah Susi
Kejam, Suami Istri Ini Jual dan Lacurkan TKI di Malaysia
Korban yang terdata hingga 23 orang.
VIVA.co.id
1 Agustus 2016
Baca Juga :
