Walhi: Tambang Pasir Lombok Timur Ancam Kehidupan 16 Ribu KK

Sabar menyatakan, kejadian di Lombok Timur ini memperkuat argumen bahwa investasi di berbagai sektor, khususnya tambang dan pengembangan bisnis properti, semakin mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. 

 

"Tidak saja membuka ruang monopoli sumber daya alam di pesisir dan laut, model investasi dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah saat ini juga akan memunculkan konflik agraria dan kekerasan yang lebih luas di Indonesia, tidak hanya di Bali dan NTB,” jelasnya lagi.

 

Tak hanya itu, Walhi juga menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Lombok Timur yang terkesan menutup diri terkait rencana penambangan ini. Padahal, pertambangan ini sedang diurus izinnya dan tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Daerah.

 

"Sedang diurus izinnya, dan Bupati kasih sinyal menyetujui," tambah Kurniawan.

 

Untuk itu, Walhi mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat Lombok Timur dan berbagai daerah di Indonesia untuk mempertahankan hak dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

 

Kurniawan menjelaskan, masyarakat sendiri sejak awal sudah menyatakan keberatannya, dan beberapa kali melakukan unjuk rasa secara damai. 

 

Namun, pada unjuk rasa yang digelar siang tadi, 27 Januari 2016, di kantor DPRD Lombok Timur dan kantor Bupati Lombok Timur, Walhi menilai aparat kepolisian sudah bertindak represif. Demi membubarkan massa, mereka menembakan gas air mata dan melempar batu.

 

"Akibatnya, 5 orang bayi yang ikut bersama ibunya menderita sakit, 3 orang luka karena lemparan batu dan harus dirawat di rumah sakit, serta 4 orang lainnya pingsan akibat gas air mata," jelas Divisi Kampanye Walhi NTB, Jhony Suryadi.

 

Walhi pun meminta Kapolres Lombok Timur dan Kapolda NTB untuk mengusut tindakan represif yang dilakukan aparatnya, saat masyarakat dari berbagai elemen menyatakan penolakan atas rencana tambang pasir laut oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali. (ren)