Sudah Groundbreaking, Kereta Cepat Masih Bermasalah
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Istana mengakui adanya perdebatan dari sejumlah kementerian, mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Walau, groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo sudah dilakukan pekan lalu.
"Di sela-sela itu memang ada yang kita lihat ada perdebatan antar menteri terkait, antara Menhub dan yang lain," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Januari 2016.
Johan menjelaskan, memang setelah mendapat laporan dari para menterinya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan proses grounbreaking pembangunan proyek hasil kerjasama konsorsium BUMN dengan Tiongkok tersebut.
Meski di tengah jalan ada persoalan, proyek tetap dilanjutkan sembari evaluasi akan terus dilakukan oleh Presiden. Sebab menurut Johan, setelah proses kereta cepat ini berjalan, banyak masukan dan suara-suara protes dari masyarakat hingga anggota DPR.
"Dan Presiden sebenarnya kan, seharusnya menteri terkait apakah BUMN, apakah Kementerian Perhubungan, LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) itu yang harusnya respons terhadap proyek ini," jelas Johan.
Johan memastikan kritis serta protest yang disampaikan publik terkait proyek kereta cepat ini tidak otomatis menghentikan proses pembangunannya. Tapi persoalan yang muncul pasca groundbreaking, juga menjadi perhatian khusus dari Presiden Jokowi kenapa itu bisa terjadi.
Termasuk persoalan izin pembangunan dan konsesi. Diakui Johan, ini belum tuntas dan kini masih diselesaikan oleh kementerian terkait.
"Itu kan dalam proses, lagi diproses Kemenhub. Jadi bukan mangkrak. Tetapi kan kemudian ada masukan-masukan yang saya sampaikan. Ini didengar Presiden. Masukan itu bisa dari DPR, masyarakat umum, pihak yang merasa bahwa ikut terlibat dalam kepentingan proyek itu," ujarnya.
Kereta Otonom Tanpa Rel Diretur ke China, Kemenhub: Untuk IKN Kita Cari yang Terbaik
Otorita IKN (OIKN) bakal mengembalikan kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART), dari Ibu Kota Nusantara (IKN) ke pihak China.
