Proyek Kereta Cepat Gusur Fasilitas Halim, TNI AU Keberatan
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id - Pembangunan kereta cepat Indonesia-China, yang pemasangan tiang pancangnya (groundbreaking) sudah dilakukan oleh Presiden RI Djoko Widodo pada pekan lalu, masih menyisakan masalah.
Wilayah Lanud Halim Perdanakusuma yang diincar sebagai areal lahan pembangunan kereta cepat tersebut adalah wilayah strategis TNI AU yang merupakan obyek vital.
Selain itu, masih banyak fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang ada di sana. TNI AU mengajukan surat keberatan pembangunan tersebut kepada Panglima TNI melalui surat bertanggal 20 Januari 2016.
Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto yang dihubungi oleh VIVA.co.id membenarkan isi surat tersebut. Namun, ia mengaku ingin mengecek lebih jauh tentang surat itu.
"Sepertinya itu surat sudah lama. Tetapi, saya perlu cek lagi tentang surat itu. Tapi memang benar, kita mengajukan keberatan atas pembangunan itu, karena akan menggusur fasilitas di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Di sana kan, ada sekolah, perumahan, tempat ibadah, dan lain-lain. Masih ada perwira-perwira yang masih aktif tinggal di sana," kata Kadispen TNI AU Dwi Badarmanto saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa malam, 26 Januari 2016.
Sebagai alternatif, Dwi Badarmanto mengatakan, mereka sudah menawarkan untuk menggunakan lahan milik TNI AU yang berlokasi di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur. "Jadi kami tak menolak, hanya menawarkan lahan lain yang lebih mungkin digunakan. Di sana, luas lahan yang bisa digunakan mencapai 30 ha," katanya.
Senada dengan TNI AU, Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin juga menyampaikan keberatan yang sama.
"Saran saya, dalam pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung , sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 hektar dari delapan hektare yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu, yang juga aset TNI AU, sehingga tak perlu menggusur objek vital nasional. Baik KA cepat maupun objek vital nasional TNI AU sama-sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara," kata TB Hasanudin.
Kadispen TNI AU Dwi Badarmanto juga membenarkan sikap Komisi I yang tak sepakat jika pembangunan kereta api cepat Indonesia-China menggusur komplek strategis di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. (asp)
