Menpan RB Minta BPK Lebih Maksimal Bekerja

Sumber :
  • Menpan.go.id

VIVA.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) makin meningkatkan performa kerja dalam mengaudit instansi negara. Menurut Yuddy, BPK selama ini belum memiliki kinerja maksimal.

Penjelasan Polda Sumut Soal Kasus Gadis Terima Video Asusila jadi Tersangka Kini Berakhir Damai

"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke BPK tapi masih belum maksimal di usianya yang ke 69. Kami menginginkan BPK memiliki visi jauh ke depan dalam rangka memperkuat misi dan visi pemerintah dalam meningkatkan keunggulan saing bangsa," kata Yuddy Chrisnandi di Gedung BPK Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016.

Menpan menjelaskan, bukan hanya lembaga negara objek pemeriksaan yang perlu naik kelas, BPK sebagai lembaga audit negara juga harus makin memiliki performa. Salah satunya adalah BPK berupaya melakukan pemeriksaan yang mendorong kualitas laporan keuangan dan kinerja. BPK diminta menetapkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan keuangan bukan prestasi melainkan suatu kewajiban.

Kasus Gadis Padangsidimpuan Jadi Tersangka Usai Terima Video Asusila Berakhir Damai

"Bukan predikat itu yang harus dikejar. BPK harus menetapkan bahwa seluruh instansi pemerintah itu harus WTP semua. Dengan WTP semua itu, baru instansi pemerintah sudah melakukan kewajibannya," ucapnya.

Menteri tersebut mengatakan, Presiden Jokowi ingin mengubah paradigma soal predikat WTP tersebut untuk mendorong standar kerja instansi pemerintahan yang lebih baik.

Polda Sumut Beberkan Kronologis Gadis di Padangsidimpuan jadi Tersangka Usai Terima Video Asusila

"Karena itu bukan prestasi jadi prestasinya ada di kinerja. Maka BPK harus mampu meningkatkan kualitas pemeriksaannya," kata menpan.

Hari ini Menpan RB Yuddy Chrisnandy hadir di Gedung BPK untuk menghadiri acara sarasehan Refleksi 69 tahun BPK dengan tema Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Hasil Kerja BPK dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. Acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan instansi negara lainnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua Komisi II DPR RI mendorong audit dana hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Menurutnya, itu penting sebagai tata kelola keuangan yang baik.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024