Tahun Ini KPK Prioritaskan Bidik Kasus Tambang
- ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 akan memprioritaskan kasus-kasus korupsi terkait tambang. Untuk itu, KPK akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh badan audit negara itu.
"BUMN di sektor tambang dan kebun akan diperiksa memakai laporan keuangan BPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung BPK Jakarta, Rabu, 13 Januari 2016.
Hari ini Ketua KPK Agus Raharjo mengadakan pertemuan dengan Ketua BPK Harry Azhar Azis. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kedua lembaga akan menyamakan persepsi khususnya untuk pencegahan korupsi.
Agus mengatakan, ada istilah-istilah yang harus disamakan antara lain soal kerugian negara dalam rupiah kemudian soal perbuatan korupsi karena kesengajaan atau kelalaian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara dua lembaga itu.
"Harus dibedakan antara kesengajaan dan kelalaian. Misal ada bendahara proyek lupa nutup brankas, akibat lupa kemudian kecurian. Tuntutannya kemudian ganti rugi. Kalau dia dengan sengaja, dengan satpam misalnya supaya hilang, itu korupsi," kata Agus.
Sementara sektor tambang akan menjadi prioritas KPK karena dianggap cukup signifikan memengaruhi pemasukan negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan audit terbaru terkait tambang masih dikerjakan oleh BPK. Diperkirakan audit akan diselesaikan pada tengah tahun ini.
Â
"Di bulan Juli baru kami laporkan (hasil audit)" kata Harry.
Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah Jadi Sorotan
Akurasi perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi timah diragukan.
