Pemerintah Diminta Sosialisasikan Ormas Menyimpang
- VIVA.co.id/gafatar.org
VIVA.co.id - Komisi VIII DPR meminta pemerintah proaktif mensosialisasikan organisasi dan gerakan menyimpang yang ada di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay mengatakan, melalui sosialisasi, pandangan kritis masyarakat akan terbangun. Dengan begitu, masyarakat tak mudah tergiur untuk masuk dan bergabung.
"Kementerian Agama, misalnya, bisa memanfaatkan jaringannya sampai ke tingkat KUA di seluruh kecamatan yang ada," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Januari 2015.
Menurut Saleh, pola perekrutan anggota Gafatar dilakukan dengan pendekatan kerja-kerja sosial yang bisa menarik simpati. Bagi mahasiswa, misalnya, Gafatar bisa saja melakukan perekrutan melalui halaqah, pertemuan terbatas, atau pengajian-pengajian kecil. Mahasiswa yang direkrut umumnya adalah mereka yang pengetahuan agamanya masih awam. Sehingga ketika dikenalkan dengan suatu pemikiran dan gerakan tertentu tidak menolak dan mudah menerima.
Demikian juga bagi pekerja profesional, gerakan seperti ini juga cenderung memanfaatkan tingkat pemahaman keagamaan yang terbatas. Tidak heran jika organisasi ini diikuti oleh mereka yang dinilai mapan secara intelektual dan finansial.
"Tidak tertutup kemungkinan organisasi seperti ini juga merekrut orang-orang yang secara ekonomi lemah. Mungkin karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, mereka ikut bergabung. Pada mulanya, mungkin hanya sekedar mengisi waktu luang. Tapi pada tingkat tertentu kemudian justru menjadi kegiatan utama bahkan menjadi modus eksistensinya," ujar pimpinan komisi yang membidangi sosial dan agama ini.
Untuk itu, pemerintah diminta kerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saleh yakin, tokoh-tokoh ormas yang dikenal dan diakui kredibilitasnya efektif dalam membentengi umat.
"Ini merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Karena itu, perencanaan dan keberlanjutannya harus menjadi perhatian utama."
(mus)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
