Soal Dana Desa, Menteri Marwan Kritik Aher

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengkritik kinerja Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang lambat mengumumkan pendamping desa yang lolos tes.

Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Bantu Awasi Dana Desa
Seperti diketahui, 28 Desember 2015 Pemprov Jabar menyeleksi pendamping desa sebanyak 2.400 orang dengan kuota 600 orang. Namun, hingga kini pengumuman pendamping desa ini belum kunjung diumumkan.

Perangkat Pemerintah di Bengkalis Atur Perampokan Dana Desa
"Enggak tahu itu Gubernur Jabar bagaimana, kalau dia (gubernur) lambat terus kaya gini, ya enggak selesai-selasai," ujar Marwan di Gedung Negara Pemkab Purwakarta, Kamis, 7 Januari 2015.

Menurut dia, peran pendamping desa sangat penting. Terutama untuk mempermudah perangkat desa mengelola dana desa. Kemudian juga sebagai pengawas.

"Itu kan amanat Undang-Undang Desa, kami sudah kirim tim segala untuk minta kejelasan terkait pendamping desa ini, Anda tahu sendiri lah gubernurnya bagaimana, ini sangat menghambat soalnya," ujarnya menambahkan.

Ia mengancam akan menarik dana desa dari seluruh desa di Jabar. "Ini menghambat, kalau begini terus, lama-lama kami akan tarik lagi dananya, kami akan intervensi," ujar menteri.

(Jay Ajang Bramena/tvOne)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya