Sembilan Nelayan Jawa Tengah Gugat Menteri Susi
Rabu, 6 Januari 2016 - 18:15 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id
- Sembilan nelayan tradisional Jawa Tengah menggugat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susu Pudjiastuti ke Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan pembatalan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Cantrang) dan Pukat Tarik.
Mereka meminta agar MA mencabut permen itu karena dianggap tidak berpihak pada nasib nelayan.
Sekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Riyono, menyampaikan, saat ini gugatan itu sudah memasuki tahapan uji materiil untuk meminta peraturan yang dibuat Menteri Susi itu dicabut.
Permohonan uji materiil didaftarkan melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara MA pada 26 November dan telah teregistrasi dengan nomor 55 PTHUM/2015 tertanggal 27 November 2015.
"Intinya, dalam permen tersebut ada beberapa poin yang
enggak
jelas dan harus diuji materiil oleh MA. Nelayan ingin aturan itu dicabut," kata Riyono di Semarang, Rabu 6 Januari 2016.
Anggota Komisi B DPRD Jateng itu menjelaskan, ada beberapa hal yang diajukan. Pertama, MA diminta mencabut permen tersebut karena dalam Pasal 2, 4, dan 5 yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
"Itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Bahkan di PP lain menyebutkan bahwa cantrang dan pukat tarik dilarang, tapi ada pajak untuk dua alat tangkap tersebut," katanya.
Kedua
, nelayan menganggap bahwa permen itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga :
Dimana Raibnya ABK Kapal Pisang VI?
Kapal Nelayan Meledak, Sejumlah Orang Jadi Korban
Ledakan diduga berasal dari bom ikan.
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
