Wapres JK: Bukan Menteri yang Dinilai, Tapi Instansi
Rabu, 6 Januari 2016 - 17:59 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada salah kaprah soal penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kementerian dan lembaga.
Sebab selama ini penilaian tersebut seakan ditujukan pada menterinya. Padahal menurut JK, penilaian Kemenpan-RB terfokus pada instansinya.
"Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa, tapi instansi," ujar JK di kantornya, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Ia mengatakan kalau penilaian terhadap menteri maka presiden yang akan melakukannya. Misalnya ketika menilai kejaksaan agung, maka penilaian bukan semata-mata hanya kinerja jaksa agungnya saja.
"Jadi mungkin saja yang salah bukan menterinya tapi sekjen atau kepala bironya. Bahwa tanggungjawab menterinya, iya," kata JK.
Ia menambahkan penilaian kemenpan-RB terhadap kementerian dan lembaga ini juga sebenarnya sama dengan penghargaan Adipura, Kalpataru atau penghargaan koperasi.
"Yang dapat Adipura, kota yang terbersih ini, yang tidak bersih ini. Kan biasa-biasa saja. Supaya ada perbaikan. Kan namanya akuntabilitas," kata JK.
Ia membandingkan penilaian kemenpan-RB juga sama saja dengan penghargaan pembangunan daerah khususnya soal siapa yang penilaian anggarannya baik. Dalam penilaian seperti itu, menurutnya tidak bisa semua kementerian dan lembaga mendapatkan peringkat pertama terbaik. (ren)
![Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi]()
![img_title]()
Ia mengatakan kalau penilaian terhadap menteri maka presiden yang akan melakukannya. Misalnya ketika menilai kejaksaan agung, maka penilaian bukan semata-mata hanya kinerja jaksa agungnya saja.
"Jadi mungkin saja yang salah bukan menterinya tapi sekjen atau kepala bironya. Bahwa tanggungjawab menterinya, iya," kata JK.
Ia menambahkan penilaian kemenpan-RB terhadap kementerian dan lembaga ini juga sebenarnya sama dengan penghargaan Adipura, Kalpataru atau penghargaan koperasi.
"Yang dapat Adipura, kota yang terbersih ini, yang tidak bersih ini. Kan biasa-biasa saja. Supaya ada perbaikan. Kan namanya akuntabilitas," kata JK.
Ia membandingkan penilaian kemenpan-RB juga sama saja dengan penghargaan pembangunan daerah khususnya soal siapa yang penilaian anggarannya baik. Dalam penilaian seperti itu, menurutnya tidak bisa semua kementerian dan lembaga mendapatkan peringkat pertama terbaik. (ren)
Baca Juga :
Lagi, Menteri Jokowi Sindir SBY Soal Zona Integritas
Tak banyak kementerian yang mencanangkan zona integritas di era SBY
VIVA.co.id
29 Maret 2016
Baca Juga :
