Survei: Kinerja Menteri Parpol dan Nonparpol Tak Jauh Beda
Minggu, 20 Desember 2015 - 17:53 WIB
Sumber :
- Biro Pers Istana
VIVA.co.id
- Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diisi oleh para menteri dengan latar belakang partai politik dan non partai politik. Polcomm Institut melakukan survei yang hasilnya menyimpulkan kinerja menteri dari parpol atau profesional sama saja.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, mengakui selama ini memang ada dikotomi antara menteri yang berasal dari partai politik dan non partai politik. Namun Masinton menolak bila para menteri yang berasal dari partai dianggap tak profesional.
"Partai politik pengkaderannya jelas. Kader di partai memang disiapkan untuk menjadi pemimpin bahkan menjadi presiden," ujar Masinton dalam diskusi Hasil Survei Kinerja Menteri Kabinet Kerja di Cikini, Jakarta, Minggu 20 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, mengakui selama ini memang ada dikotomi antara menteri yang berasal dari partai politik dan non partai politik. Namun Masinton menolak bila para menteri yang berasal dari partai dianggap tak profesional.
"Partai politik pengkaderannya jelas. Kader di partai memang disiapkan untuk menjadi pemimpin bahkan menjadi presiden," ujar Masinton dalam diskusi Hasil Survei Kinerja Menteri Kabinet Kerja di Cikini, Jakarta, Minggu 20 Desember 2015.
Menurutnya, mereka yang mendikotomikan menteri yang berasal dari partai dan non partai masih menggunakan cara pikir Orde Baru dan deparpolisasi. "Faktanya tidak semua menteri yang berasal dari non partai politik dianggap baik," ujar Masinton.
Sementara itu Peneliti Senior Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra, menunjukkan hasil survei Polcomm soal persepsi publik terhadap kinerja kementerian. Hasilnya publik menilai tidak ada perbedaan yang berarti antara kinerja menteri dengan latar belakang partai politik dan menteri yang non partai politik.
"Sebanyak 49,8 persen publik menyatakan tidak ada beda. Lalu yang menyatakan ada beda 50,2 persen. Meskipun angkanya berbeda, namun tidak signifikan karena masih dalam ambang sampling eror," ujar Afdal.
Persentasi tersebut merupakan hasil akumulasi survei yang dilakukan terhadap semua menteri baik yang bersal dari partai politik maupun non parpol. Publik diminta menilai kinerja para menteri kabinet Jokowi-JK.
Afdal menjelaskan, beberapa menteri berlatar belakang partai politik yang menonjol dari survei adalah Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Sedangkan Menteri yang berlatar belakang non parpol yang dianggap menonjol oleh publik adalah: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan Anis Baswedan, Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indra Parawansa.
"Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bawah Marwan Jafar, yang menggelontorkan Dana Desa dan pendirian Badan Usaha Desa (BUMDes) dinilai positif oleh public dengan prosentase tertinggi sebesar 36,8 persen. Menteri Kelautan dan Perikanan mendapat prosentase 20,7 persen. Gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti yang melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ilegal diapresiasi positif oleh publik," paparnya.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Polcomm melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan wawancara langsung tatap muka pada 20-26 November 2015. Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin error sebesar 3,1 persen.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, mereka yang mendikotomikan menteri yang berasal dari partai dan non partai masih menggunakan cara pikir Orde Baru dan deparpolisasi. "Faktanya tidak semua menteri yang berasal dari non partai politik dianggap baik," ujar Masinton.
