Desentralisasi Dituding Jadi Sumber Korupsi
Selasa, 15 Desember 2015 - 18:30 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Selain faktor struktural sejarah, desentralisasi pemerintahan dikatakan sebagai salah satu faktor maraknya korupsi di Indonesia. Akibat desentralisasi, korupsi semakin menjamur di daerah dan dengan berbagai modus baru.
![Prof Romli Atmasasmita]()
![img_title]()
Baca Juga :
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Kementeian Dalam Negeri, Selasa 15 Desember 2015.
"Sebagian besar yang terjadi di daerah melibatkan eselon I,II,III, Walikota dan Bupati, modusnya adalah pengadaan barang," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti hal itu, lanjut Pahala, KPK telah merancang strategi khusus yaitu penindakan dan pencegahan secara terintegrasi. Kedua hal tersebut dilakukan dalam satu kesatuan dan secara bersamaan.
"Untuk daerah yang berulang-ulang seperti Riau dan Banten ada masalah sistemik disana, oleh karena itu perlu penindakan dan pencegahan dalam satu paket" tambahnya.
Selain itu, khusus untuk pencegahan, KPK akan bermitra dan menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga negara. KPK juga menyiapakan program khusus penguatan inspektorat internal lembaga negara.
"Kami kerjasama dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Polri. Tidak mungkin kita melakukan pencegahan sendiri" tambah Pahala.
Baca Juga :
Dugaan Kerugian Negara di Kasus PT Timah Diproses Hukum, Ahli Hukum Beri Sorotan Tajam
Romli Atmasasmita, turut memberikan sebuah sorotan tajam terkait dengan metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut.
VIVA.co.id
26 November 2024
Baca Juga :
