Desentralisasi Dituding Jadi Sumber Korupsi

KPK
Sumber :
VIVA.co.id
- Selain faktor struktural sejarah, desentralisasi pemerintahan dikatakan sebagai salah satu faktor maraknya korupsi di Indonesia. Akibat desentralisasi, korupsi semakin menjamur di daerah dan dengan berbagai modus baru. 

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Kementeian Dalam Negeri, Selasa 15 Desember 2015. 

"Sebagian besar yang terjadi di daerah melibatkan eselon I,II,III,  Walikota dan Bupati, modusnya adalah pengadaan barang," ujarnya. 

Untuk menindaklanjuti hal itu, lanjut Pahala, KPK telah merancang strategi khusus yaitu penindakan dan pencegahan secara terintegrasi. Kedua hal tersebut dilakukan dalam satu kesatuan dan secara bersamaan. 

KPK Sebut Kasus Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Sama dengan Harun Masiku
"Untuk daerah yang berulang-ulang seperti Riau dan Banten ada masalah sistemik disana, oleh karena itu perlu penindakan dan pencegahan dalam satu paket" tambahnya. 

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Selain itu, khusus untuk pencegahan, KPK akan bermitra dan menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga negara. KPK juga menyiapakan program khusus penguatan inspektorat internal lembaga negara. 

Sidang Korupsi Timah, Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara
"Kami kerjasama dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Polri. Tidak mungkin kita melakukan pencegahan sendiri" tambah Pahala.

Prof Romli Atmasasmita

Dugaan Kerugian Negara di Kasus PT Timah Diproses Hukum, Ahli Hukum Beri Sorotan Tajam

Romli Atmasasmita, turut memberikan sebuah sorotan tajam terkait dengan metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut.

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024