Pembekuan Izin Kehutanan Bikin Pengusaha Kelimpungan

VIVA.co.id - Pemerintah diharapkan memberi kesempatan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk tetap beroperasi dan melaksanakan rehabilitasi penanaman pada lahan eks kebakaran yang ada di dalam konsesi. Hal itu untuk mencegah lahan menjadi areal terbuka yang kembali bisa menjadi sumber api. Pemerintah bisa melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan penanaman transparan.

Hal itu dikemukan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Rahardjo Benjamin, saat bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman di Jakarta.

"Sementara untuk areal dengan tingkat kerawanan sosial tinggi, kegiatan penanaman bisa dilakukan dengan kegiatan kemitraan antara masyarakat dan perusahaan pemegang izin,” katanya melalui keterangan pers APHI kepada VIVA.co.id, Selasa, 15 Desember 2015. 

Setelah bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memang menghukum sejumlah perusahaan dengan membekukan izin usahanya meski kebakaran terjadi karena faktor eksternal berupa aktivitas di areal terbuka dan areal yang dirambah. Akibat sanksi itu kini sekitar sejuta hektare lahan tidak dapat dioperasikan. 

Menurutnya, sampai sekarang tidak ada kepastian kapan pembekuan izin dicabut meski perusahaan telah mengupayakan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain sanksi pembekuan, pemerintah juga bereaksi dengan tidak mengizinkan penyiapan lahan baru untuk penanaman pada lahan gambut, sementara lahan eks kebakaran diambil alih pemerintah. Ketentuan itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Dampak lanjutan lain adalah PHK karyawan serta pemutusan kontrak kerjasama dengan kontraktor dan pemasok. Kini ada sekira satujuta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang terserap dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman industri. Situasi itu bisa membuat keresahan meluas di kalangan karyawan dan masyarakat sebagai tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di daerah yang terkena pembekuan dan pencabutan izin.

Sementara itu, Irman Gusman berharap pemerintah lebih bijak dalam merespons bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penegakan hukum jangan sampai berdampak pada berhentinya kegiatan operasional usaha kehutanan nasional. "Industri kehutanan ini salah satu unggulan kita. Kalau terganggu bisa berakibat pada ekspor dan penyerapan tenaga kerja," katanya.

Dia menuturkan bahwa bencana kebakaran dipengaruhi banyak faktor, termasuk fenomena el nino. Irman juga mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.