KPK Bidik Anggota Lain DPRD pada Kasus Suap Bank Banten

VlVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat anggota lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten yang diduga turut menerima suap terkait perkara suap untuk memuluskan penyertaan modal PT Banten Global Development (BGD) pada APBD Tahun Anggaran 2016.

KPK baru menetapkan dua orang tersangka dari pihak DPRD Banten terkait kasus ini, yakni Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, dan Pelaksana Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Tri Satria Santosa. Mereka diduga telah menerima suap dari Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol.

"Kalau bicara kemungkinan, bisa saja (menetapkan tersangka lain dari pihak DPRD)," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, lndriyanto Seno Adji, pada Senin, 14 Desember 2015.

Berdasarkan penelusurannya, penyidik KPK telah memeriksa empat orang anggota DPRD Banten sebagai saksi. Mereka, antara lain, Adde Rosi Khoerunnisa, Siti Erna Nurhayati, Muhammad Faizal, dan Hasan Maksudi.

Keempatnya diketahui sama-sama politikus Partai Golkar, meski tidak dalam posisi yang sama. Adde Rosi menjabat anggota Badan Anggaran, Siti Erna menjabat anggota Badan Musyawarah, Hasan Maksudi menjabat wakil ketua Badan Kehormatan, dan Faizal menjabat di Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Mereka dimintai keterangan karena diduga mengetahui mengenai proses pengesahan peraturan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016, yang termasuk di dalamnya ada rencana pembentukan Bank Banten. Saat dikonfirmasi, lndriyanto membenarkan bahwa KPK memang tengah mendalami hal itu.

"Salah satu tentunya demikian," ujar lndriyanto.

Kasus dugaan suap itu terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Serpong, Banten, pada Selasa, 1 Desember 2015. KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono; Anggota DPRD Banten, Tri Satria Santosa, dan direktur BUMD Banten Global.

Saat ditangkap, telah terjadi transaksi suap terkait pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Pada saat kejadian, KPK menyita US$11.000 dan Rp60 juta.

Berdasarkan hasil gelar perkara, KPK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian menetapkan tiga orang itu sebagai tersangka.

Sebagai pihak penerima suap, Tri dan Hartono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan Ricky sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan informasi dihimpun, DPRD Banten diketahui baru mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2016 pada 30 November 2015. Pada APBD itu, disetujui bahwa anggaran untuk tahun depan adalah sebesar Rp8,9 triliun.

PT BGD yang adalah BUMD Banten itu diketahui mendapat bantuan dana untuk penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebesar Rp385 miliar. Dana Rp350 miliar akan dialokasikan, di antaranya, untuk mengakusisi bank swasta dalam pembentukan Bank Banten.

Saat menjabat pelaksana tugas Gubernur Banten, Rano Karno sempat merombak jajaran direksi dan komisaris PT BGD dengan menempatkan politikus PDIP yang juga mantan anggota DPRD Banten periode 2009-2014, Indah Rusmiyati, sebagai komisaris PT BGD.

Rano Karno juga menunjuk Ricky sebagai direktur utama PT BGD untuk menggantikan Wawan Zulmawan yang mengundurkan diri. Rano menunjuk juga mantan Kapolda Banten, Brigjen (Pol) M Zulkarnain sebagai Komisaris Utama PT BGD yang diberhentikan. Seluruh keputusan itu dibuat Rano Karno dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), karena Pemprov Banten selaku pemegang saham PT BGD.