PGRI: Ada Upaya Memecah Belah Organisasi Guru
- Fajar GM - VIVA.co.id
"Tidak ada tujuan politis, kecuali dorongan pada pelaku politik untuk meningkatkan kualitas guru," ujar Sulistio di SUGBK, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Sulistio mengatakan, begitu banyak dinamika yang dihadapi para guru yang hendak menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 PGRI.
Dinamika tersebut termasuk adanya Surat Edaran bernomor B/3909/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Isinya, melarang para guru menghadiri kegiatan nasional selain peringatan Hari Guru Nasional yang telah dilakukan pada 25 November 2015.
Sulistio mengatakan beredarnya surat hanya bentuk ketidakpahaman salah satu lembaga pemerintah terhadap maksud diselenggarakannya acara. Meski demikian, Sulistio juga tidak menampik kemungkinan adanya upaya memecah belah organisasi profesi guru PGRI.
"Kami sangat prihatin dengan beredarnya surat itu," ujar Sulistio.
Sulistio mengatakan acara yang kini diselenggarakan hanya sekadar peringatan ulang tahun. Penyelenggaraan acara, juga sepenuhnya mendapat izin baik dari kepolisian maupun pemerintah.
Sulistio mengapresiasi hadirnya Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan PMK Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, serta sejumlah pimpinan daerah.
Puan mewakili Presiden Joko Widodo. Seluruh pejabat undangan, turut bersama peserta, sama-sama mengenakan seragam PGRI. Sulistio mengatakan hal tersebut merupakan bukti adanya dukungan dari pemerintah terhadap acara dan organisasi profesi PGRI.
"Acara ini legal, dihadiri Bapak Presiden yang diwakili Ibu Menko. Saya bersyukur banyak dukungan untuk acara ini dari para bupati dan gubernur. Kehadiran Ibu Menko juga merupakan kehormatan bagi kami semua," ujar Sulistio.
Dalam acara ini, penghargaan diberikan kepada 15 orang guru inspiratif dan dedikatif di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). PGRI juga memberikan penghargaan Dwipa Praja Nugraha kepada delapan kepala daerah yang dinilai memberi perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya.
Kedelapan kepala daerah itu adalah Gubernur Jawa Timur, Banten, Maluku, dan Gorontalo, serta Bupati/Walikota Pasuruan, Landak, Siak, dan Nganjuk. (ase)
