Luhut: Saya Dukung 5 Syarat Diajukan Presiden pada Freeport

Jumat, 11 Desember 2015 - 18:29 WIB
Oleh :
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan tidak terlibat dalam skandal permintaan saham dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.


Dalam rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, Direktur Utama PT Freepot Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.


"Kalau saya minta (saham) Freeport itu aneh," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015.
Baca Juga :
Soal Freeport, Jaksa Agung Ambil Sikap Panggil Riza Chalid


Baca Juga :
Pastikan Hadir di MKD, Luhut Minta Sidang Terbuka
Luhut secara tegas mendukung lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

Baca Juga :
Alasan MKD Akan Hadirkan Riza dan Luhut

Ditegaskannya, dia tidak pernah berbicara dengan Novanto dan Reza untuk mempengaruhi presiden memperpanjang kontrak Freeport.


"Tanggal 17 Juni saya masih membuat memo tidak setuju perpanjangan, tanggal 2 Oktober masih tidak setuju perpanjangan itu pada Presiden. Ini yang membuat saya merasa kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini," ucapnya.


Dengan nada marah, Luhut memerintahkan orang yang mencatut namanya untuk menemui dirinya.


"Saya ingin berhadapan dengan orang yang berbicara itu supaya kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Menurut saya sudah keterlaluan," katanya.


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tanggal 17 Juni saya masih membuat memo tidak setuju perpanjangan, tanggal 2 Oktober masih tidak setuju perpanjangan itu pada Presiden. Ini yang membuat saya merasa kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini," ucapnya.
Halaman Selanjutnya