Berantas Perbudakan ABK WNI, Ini Langkah Susi

Senin, 30 November 2015 - 16:35 WIB
Oleh :
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Teresia May
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan, kejahatan yang mencederai hak asasi manusia (HAM) masih banyak terjadi di kapal-kapal yang mempekerjakan para anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) dengan cara diperbudak.

Baca Juga :
Kejam, Suami Istri Ini Jual dan Lacurkan TKI di Malaysia
Hal ini dibuktikan setelah Tim Satgas Illegal Fishing saat melakukan pemberantasan terhadap Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing yang terjadi di perairan Tanah Air, malah menemukan adanya tindak kejahatan di industri perikanan, yaitu adanya perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Baca Juga :
Menteri Susi: 4 Kapal Baru untuk Berantas Pencurian Ikan
Dengan adanya permasalahan tersebut, Susi mengaku, telah meminta bantuan lembaga internasional untuk memberantas praktik perbudakan di sektor perikanan.

"Organisasi internasional perlu melihat ini, sehingga perlawanan IUU lebih kuat," ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 30 November 2015.

Susi mengatakan, lembaga internasional yang dimaksud seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN), Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO).

Menurut dia, Indonesia memang telah memulai dengan menghentikan ribuan kapal yang melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal. 

Meski begitu, bukan tidak mungkin para pelaku justru pindah ke tempat lain yang dirasa masih aman. "‎Oleh karena itu, kami tidak ingin lakukan pembangunan dengan cara yang tidak baik," katanya.

Bahkan, Susi menjelaskan, dengan adanya bisnis kejahatan ini, dipastikan telah mengurangi dan menganggu industri perikanan. Karena, jika hal ini selalu dibiarkan nantinya akan mengancam sumber daya di sektor perikanan.

"Bisnis ini mengancam sumber daya perikanan. Degradasi sumber daya kelautan akan menjadi ancaman. Perikanan yang tidak dilaporkan dan ilegal menjadi ancaman bagi perubahan iklim," ujar dia.

"Mereka gunakan penangkap ikan yang besar. Ini akan merusak sumber daya ikan dan membahayakan biomassa. Dan akhirnya perubahan iklim ini bisa terjadi‎," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Organisasi internasional perlu melihat ini, sehingga perlawanan IUU lebih kuat," ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 30 November 2015.
Halaman Selanjutnya