Soal Jokowi Beli Helikopter, Ini Sindiran Gerindra
- VIVA.co.id/Wikipedia
VIVA.co.id - Rencana Presiden Joko Widodo untuk membeli helikopter mendapat tanggapan dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi. Elnino berharap Jokowi membeli helikopter buatan dalam negeri.
Opsi membeli helikopter untuk presiden ini terus menuai banyak kritikan. Terlebih dengan rencana untuk membeli heli VVIP Agusta Westland AW-101 buatan Inggris yang bekerja sama dengan perusahaan asal Italia, Agusta.
Padahal, Indonesia lewat PT Dirgantara Indonesia juga telah memproduksi helikopter yang tak kalah canggih. Hal ini lah yang membuat Elnino mencoba menyindir rencana membeli heli untuk sang presiden.
"Demi kepentingan bangsa ini, marilah bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya yakin, Presiden RI Jokowi konsisten dan akan pakai Puma sebagaimana dulu dia pernah pakai mobil Esemka atas nama nasionalisme," kata Elnino, dalam siaran persnya, Minggu 29 November 2015.
Saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi memang cukup populer dengan manuvernya menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya. Hingga akhirnya dia terpilih menjadi Gubernur DKI 2012, dan menang di Pilpres 2014. Ironisnya, nasib Esemka kini tak jelas.
Sebagai Presiden, kata Elnino, seharusnya memang melindungi produk-produk dalam negeri. Apalagi, untuk helikopter VVIP, anggota komisi yang membidangi pertahanan keamanan ini, mengaku PT DI bisa memproduksi.
"Presiden RI sebagai Lembaga Negara mesti dilindungi dengan orang terbaik dan peralatan terbaik," katanya.
Dia menjelaskan, di tahun 2009, DPR menyetujui pengadaan helikopter produk PTDI sebanyak 16 unit atau satu squadron. Yakni terdiri dari heli angkut/SAR dan heli angkut VVIP. Pengadaan itu, dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 2009/2014, dan tahap kedua 2015/2019.
Sebanyak enam unit Heli Super Puma, lanjut Elnino, sudah dipenuhi pada periode 2009/2014. Sedangkan 10 unit lagi akan diselesaikan dalam rentang 2015-2019.
"Sejauh ini, TNI AU tetap konsisten menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan UU No.16 tahun2012 tentang industri pertahanan," katanya.
Untuk memenuhi 10 unit lagi, lanjut Elnino, demi kelancaran produksi dan percaya pada komitmen TNI AU saat itu, maka PTDI telah melakukan investasi dalam rangka persiapan pembuatan 10 heli tersebut.
"Kan kasihan PTDI yang sudah berinvestasi banyak untuk produksi 10 Heli Super Puma," katanya.
Banyak pihak mengatakan, helikopter buatan PT DI juga tidak kalah dengan jenis AW-101 yang diusulkan mau dibeli oleh pemerintah. Helikopter modern EC-725 Combat SAR produksi PT DI, memiliki teknologi canggih tetapi lebih terjangkau harganya ketimbang heli dengan kelas serupa, Agusta Westland AW-101, yang rencananya akan dibeli pemerintah.
"Saya tidak ingin bicara harga pesawat orang lain. Tapi, untuk EC-725, satu unitnya 25 ribu sampai 26 ribu Euro. Kalau mau dilengkapi jadi VVIP dengan berbagai macam kelengkapan, total maksimum 30 ribu sampai 35 ribu Euro," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, Budiman Saleh, ketika ditemui di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 25 November 2015.
Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memperkenalkan EC-725. Menurutnya belum ada pembicaraan serius dengan pemerintah, terkait pengadaan. "Kita cooling down dulu, karena proses tender ini belum terjadi," ujarnya menambahkan.
Walau pemerintah tidak dilarang untuk membeli pesawat dari luar negeri, namun peraturan perundang-undangan mengenai industri pertahanan menyebutkan, pemerintah harus memelihara kemandirian industri dalam negeri.
"Undang Undang itu mengajarkan pentingnya kemandirian industri pertahanan dan sustainability industri pertahanan dalam negeri."
Seperti diketahui, helikopter EC-725 Combat SAR disertai dengan teknologi-teknologi supermodern. Helikopter ini antipeluru, perahu karet, Forward Looking Infrared (FLIR) dan teknologi canggih lainnya.
"Teknologi hampir sama (dengan Agusta Westland AW-101)," kata Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo. (one)
Panglima TNI: Pembelian Heli AW101 Bukan Batal, Tapi Ditunda
"Jadi untuk kondisi ekonomi yang seperti sekarang, rasanya tidak pas."
