KPK Tahan Politikus PAN Terkait Dugaan Suap APBD Sumut

Senin, 23 November 2015 - 22:13 WIB
Oleh :
Politisi PAN, Kamaluddin Harahap ditahan KPK
Politisi PAN, Kamaluddin Harahap ditahan KPK
Sumber :
  • Antara/ Reno Esnir
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, Kamaluddin Harahap, Senin, 23 November 2015.


Politikus PAN itu ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, terkait pembahasan APBD dan pembatalan Hak lnterpelasi hampir selama 10 jam.


Kamaluddin terlihat menyelesaikan pemeriksaannya pada sekitar pukul 19.36 WIB. Saat meninggalkan Gedung KPK, Kamaluddin terlihat telah menggunakan rompi tahanan berwarna oranye.


Kendati demikian, Kamaluddin enggan berkomentar mengenai perkaranya tersebut. Dia terlihat langsung memasuki mobil tahanan sambil menutupi wajahnya dengan map berwarna putih.


Secara terpisah, Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati membenarkan mengenai upaya penahanan terhadap Kamaluddin tersebut.


"Penyidik menahan KH untuk 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Timur," kata Yuyuk dalam pesan singkatnya.


Diketahui, Kamaluddin menjadi satu-satunya tersangka perkara ini yang belum ditahan penyidik. Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap Empat orang tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara dan hak Interpelasi DPRD. Suap diduga diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho.


Mereka antara lain adalah Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014, Saleh Bangun; Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014, Chaidir Ritonga; Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014, Sigit Pramono Asri serta Ketua DPRD Sumut Periode 2014-2019, Ajib Shah.


KPK menduga Ajib turut menerima suap bersama dengan Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Saleh Bangun serta Wakil Ketua DPRD Sumur periode 2009-2014, Chaidir Ritonga.


Ketiganya diduga menerima suap terkait beberapa hal yakni terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, terkait persetujuan perubahan APBD tahun 2013, terkait pengesahan APBD tahun 2014, terkait pengesahan APBD tahun 2015, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2014 serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD tahun 2015.
Baca Juga :
Gubernur Gatot Ditanyai Dana Hibah Rp250 Juta yang Melenceng


Baca Juga :
Gaya Komunikasi Rio Capella di Kasus Gubernur Sumut
Tidak hanya itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain yang diduga menerima suap dari Gatot. Keduanya adalah Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Kamaludin Harahap dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Sigit Pramono Asri.

Baca Juga :
Jampidsus Pertanyakan BAP Soal Anak Buahnya Terima Uang

Keduanya diduga telah menerima janji atau hadiah dari Gatot terkait

persetujuan laporan pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, pengesahan APBD tahun 2014, serta pengesahan APBD tahun 2015.


Atas perbuatannya tersebut, kelimanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ren)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
persetujuan laporan pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, pengesahan APBD tahun 2014, serta pengesahan APBD tahun 2015.
Halaman Selanjutnya