Mogok Nasional Dihalangi, Buruh Minta Bantuan Komnas HAM

Senin, 23 November 2015 - 14:34 WIB
Oleh :
Ilustrasi suatu aksi di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Ilustrasi suatu aksi di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Tim advokasi buruh meminta Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang diduga hendak menggagalkan rencana mogok nasional pada 24-27 November 2015.


"Ada potensi besar pihak-pihak, baik dari unsur pemerintah, pengusaha, penegak hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang (akan) melanggar hak asasi dari kawan-kawan," kata kuasa hukum dari Tim advokasi untuk Buruh dan Rakyat Tolak Peraturan Pemerintah Pengupahan Maruli Tua Rajagukguk di Komnas HAM, Senin 23 November 2015.


Baru-baru ini, menurut Maruli, sejumlah buruh telah mendapatkan intimidasi terkait rencana massal tersebut. Sejumlah pihak itu meliputi pemerintah, pengusaha dan termasuk kepolisian.
Baca Juga :
UMK Jatim Naik, Bos Maspion Tawarkan Pegawainya Pensiun Dini


Baca Juga :
KASBI: Mogok Nasional Belum Maksimal
Ini ditunjukkan dengan sejumlah surat yang telah diterbitkan seperti, edaran bupati Bekasi, Kapolsek Cikarang Selatan, Kapolsek Cikarang, Dewan Pimpinan Kabupaten Bekasi Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Baca Juga :
Rieke: PP No 78 Tahun 2015 Sebaiknya Dicabut

"Tindakan menghalang-halangi dan menghambat unjuk rasa dan mogok buruh besok merupakan suatu perbuatan yang mengancam demokrasi dan pelanggaran HAM," kata Maruli.


Menurutnya, pihak-pihak yang ingin menghalangi aksi para buruh tersebut telah melakukan pelanggaran atas Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 ayat 2 huruf e Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.


"Kami meminta pada Komnas HAM untuk melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan mogok nasional dan unjuk rasa," katanya.


Rencana mogok nasional yang digagas para buruh merupakan salah satu upaya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Mogok nasional, dijadwalkan oleh jutaan buruh akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 27 November 2015 mendatang.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pihak-pihak yang ingin menghalangi aksi para buruh tersebut telah melakukan pelanggaran atas Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 ayat 2 huruf e Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.
Halaman Selanjutnya