HMI Malang Tuntut Pengurus Pusat Kembalikan Uang Rakyat Riau
Senin, 23 November 2015 - 14:20 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/D.A. Pitaloka
VIVA.co.id - Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Malang, Jawa Timur, memprotes pengurus pusat organisasi itu. Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Kader HMI Peduli Independensi itu mengecam Pengurus Besar yang menerima anggaran Rp3 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau untuk biaya penyelenggaraan kongres di Pekanbaru.
Baca Juga :
Aktivis HMI Kedapatan Bawa Ganja 1 Kg
Aliansi menuntut Pengurus Besar HMI dana itu, karena sesungguhnya uang rakyat Riau. Aliansi menilai dana itu mencederai kemandirian HMI yang seharusnya menjadi kelompok penekan untuk memperjuangan masyarakat miskin. Uang yang digunakan untuk mendanai kongres oleh Pengurus Besar selama lima hari itu juga lebih besar dibandingkan APBD Riau untuk pencegahan kebakaran selama setahun.
“Kami adalah kader HMI dan simpatisan HMI di Malang. Aksi ini adalah otokritik kami kepada HMI. Kami menuntut HMI mengembalikan uang dari Pemprov Riau yang digunakan untuk mendanai Kongres ke-29 di sana (Pekanbaru)," kata Riyanda Barmawi, koordinator aksi.
Menurutnya, Kongres tidak sepenting hal lain yang lebih patut mendapat kucuran dana sebesar itu. Ada kebakaran hutan dan banyak siswa putus sekolah tingkat SD hingga SMA yang lebih layak mendapatkan anggaran itu.
“Daripada dikucurkan untuk Kongres yang belum tentu memberikan manfaat pada politik dan pembangunan daerah Riau, itu penghambur-hamburan melalui APBD Riau,” katanya.
Peserta aksi juga mengkritik gaya hidup pengurus HMI yang bermewah-mewah. Mereka bergantian berorasi di Simpang Balapan Kota Malang, Senin, 23 November 2015. Berbagai poster dengan kalimat protes seperti Terlaknat PB HMI, Kembalikan APBD Rakyat Riau, Kembalikan Dana Bansos Riau, dibentangkan selam aksi.
Peserta aksi juga membakar ban sehingga sempat membuat persimpangan yang cukup padat itu terganggu dengan kepulan asap.
“Kami membuat surat terbuka yang akan kami kirim lewat email dan pos setelah aksi pada Pengurus Besar HMI,” katanya.
Surat terbuka itu berisi tiga tuntutan, antara lain, menuntut Pengurus Besar HMI mengembalikan anggaran Rp3 miliar kepada Pemprov Riau dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan menuntut elite HMI untuk tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan ketua umum.
Aliansi juga Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Provinsi Riau untuk membatalkan penggunaan anggara Rp3 miliar untuk Kongres HMI.
“Jika setelah aksi ini tidak ada perubahan dan uang tidak dikembalikan ke Pemprov Riau, kami bertekad akan melakukan aksi susulan yang lebih besar,” ujar Riyanda.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Daripada dikucurkan untuk Kongres yang belum tentu memberikan manfaat pada politik dan pembangunan daerah Riau, itu penghambur-hamburan melalui APBD Riau,” katanya.
