2025, Seluruh Kota Sudah Ramah HAM
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Deputi Sumber Daya HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Zainal Abidin mengharapkan pada tahun 2025 semakin banyak Kota Ramah HAM di seluruh Indonesia. Harapan ini diupayakan terwujud melalui dukungannya pada daerah-daerah yang berkomitmen ingin menjadi kota ramah HAM.
"Semoga pada 2025, laporan pengaduan ke Komnas HAM yang jumlahnya ribuan bisa berkurang setidaknya menjadi ratusan," ujar Zainal dalam konferensi pers 'Mempromosikan Kota Ramah HAM' di Cheese Cake Factory, Jakarta, Minggu 22 November 2015.
Ia menjelaskan salah satu upaya mendorong sebuah kota menjadi ramah HAM adalah dengan memberikan pemahaman untuk membuat produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan walikota yang sesuai dengan pemenuhan dan perlindungan HAM.
Zainal mencontohkan upaya perlunya membuat produk hukum yang ramah HAM ini telah dilakukan di Sanggau Kalimantan Barat, Palu, dan Wonosobo. Selain terkait produk hukum, konsep kota ramah HAM juga berisi poin pentingnya memberikan perlindungan dan kebutuhan HAM pada korban pelanggaran HAM masa lalu.
Selanjutnya konsep lain yang harus dimiliki kota ramah HAM, pemerintah daerah setempat mengetahui bagaimana cara menghadapi konflik agama yang ada kaitannya dengan HAM.
Ia berharap dengan pemahaman pemerintah daerah mengenai kota ramah HAM, konflik agama bisa diselesaikan di tingkat lokal.
Adapun sasaran kota ramah HAM ini, menurut Zainal, lebih ditujukan pada pemerintah setingkat camat dan lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Di Palu, Elsam dan pemerintah daerah sudah tandatangan perjanjan untuk mendukung Palu sebagai kota HAM," ujar Zainal.
Alasan Pentingnya Kota Ramah HAM
Banyak persoalan HAM di daerah kemudian diselesaikan di pusat.
