Kongres HMI Dibiayai APBD Riau Rp3 Miliar Dinilai Tak Logis
Kamis, 19 November 2015 - 17:32 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengkritik penggunaan uang rakyat sebesar Rp3 miliar untuk pelaksanaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Pekanbaru, Riau, pekan depan.
Baca Juga :
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Menurut Fitra, tidak pantas organisasi kemahasiswaan menyedot uang APBD sebesar itu hanya untuk pelaksanaan kongres.
"Apa urgensi kongres enam hari harus dibiayai dengan uang rakyat sebesar Rp3 miliar. Bahkan bukan cuma Rp3 miliar, saya dengar juga ada tambahan anggaran dari pusat sebesar Rp2,3 miliar. Artinya, total angaran yang digunakan kongres ini Rp5,3 miliar. Ini anggaran besar dan terlalu boros untuk level mahasiswa," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada VIVA.co.id, Kamis, 19 November 2015.
Dari aspek pengelolaan keuangan, ia meragukan akuntabilitasnya. Soalnya selama ini HMI Pekanbaru tidak pernah mengelola uang sebesar itu. FITRA was-was uang itu bisa saja tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti.
"Selama ini, selama setahun mereka mengelola uang untuk operasi paling Rp50 juta sampai Rp100 juta, itu paling besar. Tapi saya yakin tidak sampai sebesar itu. Ini artinya, mereka hanya bisa diberi anggaran sekitar Rp100 juta sampai Rp200 juta, itu sudah paling banyak," katanya menambahkan.
Kalau anggaran senilai Rp3 miliar, ini akan jadi pertanyaan besar apakah mereka mampu mengelolanya. "Di samping itu, anggaran sebesar itu tidak relevan dan tidak logis diberikan. Apa pun alasannya, itu tidak bisa diterima, karena ini uang rakyat dan rakyat membutuhkan pembangunan," ujarnya.
Untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Sementara untuk kegiatan enam hari organisasi mahasiswa menelan dana Rp3 miliar.
"Saya kira ini tidak terlepas dari kepentingan alumni HMI di DPRD yang mengesahkan anggaran. Alumni banyak. Dan juga kepentingan Pemprov Riau. Kami melihat ini salah satu langkah Pemprov Riau membungkam gerakan mahasiswa," ujarnya menuding.
Masyarakat Riau mengecam HMI yang mereka nilai menghambur-hamburkan uang rakyat dengan dalih kongres. "Kalau tidak punya dana, kenapa harus menggelar kongres dengan mewah. Buat saja acara biasa. Jangan uang rakyat yang dikuras," ujar Muhammad Yani, seorang warga Pekanbaru kepada VIVA.co.id.
"Dana itu harus mereka pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mereka harus tahu itu. Lagi pula, selama ini HMI kerjanya hanya demo, kenapa mesti harus dibantu sebesar itu,” ujar Yani, yang bekerja sebagai pemasaran perumahan di Pekanbaru.
Ia meminta KPK menyorot penggunaan anggaran yang tak semestinya dan berlebihan itu. "Jangan-jangan ini hanya untuk membungkam HMI agar tidak memdemo Pemprov Riau lagi. Kita tahu sekarang banyak pejabat Riau yang berurusan dengan KPK."
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kalau anggaran senilai Rp3 miliar, ini akan jadi pertanyaan besar apakah mereka mampu mengelolanya. "Di samping itu, anggaran sebesar itu tidak relevan dan tidak logis diberikan. Apa pun alasannya, itu tidak bisa diterima, karena ini uang rakyat dan rakyat membutuhkan pembangunan," ujarnya.
