Kapolri Diminta Usut Mafia Tanah di Sumatera Utara

Rabu, 18 November 2015 - 00:00 WIB
Oleh :
Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Partai Gerindra Banten
Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Partai Gerindra Banten
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti diminta mengusut kasus mafia tanah di Sumatera Utara. Ini menyusul aduan dari PT Bumi Mansyur Permai (BMP) yang didampingi kuasa hukum mereka, Zakaria Bangun, ke Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2015.


"Kalau ada proses yang tidak adil, panja penegakan hukum akan melakukan kunjungan ke Medan untuk menyelidiki kasus itu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa.


Politisi Partai Gerindra itu berjanji akan segera memproses aduan korban mafia tanah. Komisi III juga akan meneliti inti permasalahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera itu.
Baca Juga :
Survei: Tingkat Kepuasan Seksual Orang Jepang Paling Rendah Sedunia, Sebab Ogah Nikah?


Baca Juga :
Terpopuler: Manchester City Buang Keunggulan 3 Gol, Legenda MU Follow Instagram Marselino Ferdinan
Selaku kuasa hukum korban mafia tanah, Zakaria Bangun meminta agar kasus tanah tersebut segera dituntaskan oleh Polri. Dia berharap DPR bisa mendorong Kapolri agar lebih memperhatikan persoalan tersebut.

Baca Juga :
Detik-detik Terdakwa Kasus Narkoba Kabur Usai Pembacaan Vonis di PN Banda Aceh

"Sebagai lembaga pengawas, ingatkan Kapolri belum menegakkan hukum di Indonesia. Kami meminta perlindungan hukum, sekaligus, supaya mafia tanah di Sumatera Utara dituntaskan," kata Zakaria di ruang Komisi III.


Tak hanya ke Komisi III, Zakaria mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan hukum. Surat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat negara seperti Wakil Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tak hanya ke Komisi III, Zakaria mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan hukum. Surat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat negara seperti Wakil Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Halaman Selanjutnya