Kapolri: Sejahterakan Rakyat Tak Harus Bentuk Provinsi Baru
Jumat, 13 November 2015 - 15:00 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri menuai polemik di tengah masyarakat. Tak sedikit yang mendukung wacana tersebut, bahkan elemen masyarakat di empat kabupaten di Madura telah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) sebagai bentuk keseriusan pembentukan Provinsi Madura.
Namun sebagian lain mengkritik pembentukan Provinsi Madura. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti salah satunya. Menurut Kapolri, wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri sebenarnya masih belum diperlukan. Apalagi, jika salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
"Begini, kalau mau mensejahterakan masyarakat tidak harus membentuk provinsi, tidak harus membentuk daerah otonomi baru," kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat 13 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pria Cabul Tega Perkosa Nenek 60 Tahun
Baca Juga :
Penerbangan ke Pulau Bawean Mulai Beroperasi
Namun sebagian lain mengkritik pembentukan Provinsi Madura. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti salah satunya. Menurut Kapolri, wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri sebenarnya masih belum diperlukan. Apalagi, jika salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
"Begini, kalau mau mensejahterakan masyarakat tidak harus membentuk provinsi, tidak harus membentuk daerah otonomi baru," kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat 13 November 2015.
Mantan Kapolda Jawa Timur menuturkan, seharusnya pemerintah lebih giat lagi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas masyakarat daerah, melalui program-program nyata pemerintah. Dengan begitu, maka perekonomian masyarakat setempat dengan sendirinya bisa meningkat.
"Belum tentu dengan pembentukan provinsi bisa mensejahterakan masyarakatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Presiden memberikan persetujuannya agar Madura dimekarkan. Namun, Presiden menanyakan apakah dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB) Madura akan mampu menyejahterakan rakyat dan menjamin terciptanya pemerataan pembangunan.
"Apakah itu mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain masalah prinsip seperti perbatasan, jumlah penduduk, kabupaten, kecamatan dan sebagainya,'" kata Tjahjo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Kapolda Jawa Timur menuturkan, seharusnya pemerintah lebih giat lagi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas masyakarat daerah, melalui program-program nyata pemerintah. Dengan begitu, maka perekonomian masyarakat setempat dengan sendirinya bisa meningkat.
